Peringatan Hari Otonomi Daerah 2025 Digelar di Balikpapan, Pj Gubernur: Esensinya Kemandirian

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai tuan rumah Hari Otonomi Daerah (Otda) XXIX. 

Acara tahunan yang akan digelar pada bulan April tahun 2025 di Kota Balikpapan, diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam menegaskan kemandirian daerah.

Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menggarisbawahi bahwa peringatan Hari Otda tidak seharusnya hanya dianggap sebagai ritual formalitas. 

BACA JUGA: Jadi Tuan Rumah Rakornas Bapemperda DPRD Se-Indonesia, Bupati Berau Promosikan Potensi Pariwisata

"Kita jangan terjebak pada peringatan Hari Otda hanya sebagai hari desentralisasi. Karena, desentralisasi itu adalah penyerahan urusan kepada daerah," ujarnya usai rapat bersama Biro PPOD Setdaprov Kaltim, Pemkot Balikpapan, dan Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Dirjen Otda Kemendagri RI, di Hotel Bumi Segah Berau, Selasa (23/7/2024).

Menurut Akmal, yang perlu dibahas dalam peringatan Hari Otda bukan sekedar pelaksanaan urusan, tetapi esensinya adalah kemandirian. 

"Peringatan Hari Otda ini esensinya kemandirian," ungkapnya. 

BACA JUGA: 56 Kafilah Provinsi Kaltim Ikuti TC untuk Persiapan MTQ Nasional XXX

Dia menambahkan bahwa respons dan keterlibatan masyarakat terhadap Hari Otda sangat penting, karena mengingatkan adanya hak dan tanggung jawab terkait urusan-urusan pemerintahan.

Akmal menegaskan bahwa Hari Otda tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga berbagai pemangku kepentingan. 

"Kita harap semua terlibat agar Hari Otda bukan sekedar desentralisasi," tegasnya. 

BACA JUGA: Mimpi Besar dari Kampung Terpencil, PT Berau Coal Komit Majukan Pendidikan Generasi Emas

Untuk itu, perlu adanya promosi sebelum pelaksanaan peringatan. Misalnya, dengan mengadakan lomba penulisan berita tentang Otonomi Daerah, video visual yang melibatkan pelajar, mahasiswa, jurnalis, pemerintah daerah, organisasi keagamaan, kepemudaan, akademisi hingga karyawan perusahaan.

"Perlu membangun persepsi mereka, bahwa otonomi daerah itu bukan hanya sekedar ritual. Tetapi, membangun persepsi masyarakat, memberikan manfaat bagi masyarakat," tuturnya.

Sumber: