Dua Ormas di Kaltim Bantah Berikan Dukungan Pada Pilkada 2024

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM- Dua organisasi masyarakat (ormas) yang mendukung Rudy Mas’ud maju sebagai calon gubernur Kaltim mendapat penolakan di internal mereka. Dua ormas itu adalah  Lembaga Budaya dan Adat Kutai (LBAK) dan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kaltim.

Ketua Umum Lembaga Budaya dan Adat Kutai (LBAK) Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Sa'bani angkat bicara mengenai pernyataan sikap dukungan dari tujuh ormas, kepada sejumlah figur yang bakal maju dalam Pilkada 2024.

Melalui surat pernyataan resminya, Sa'bani menjelaskan bahwa, LBAK merupakan organisasi kemasyarakatan kedaerahan, yang bergerak lebih ke arah pelestarian budaya dan adat.

"Sehingga secara organisasi tidak masuk dalam ranah politik, tetapi tidak membatasi hak politik pengurus dan anggotanya," demikian bunyi surat pernyataan yang ditandatangani ketua LBAK Muhammad Sa'bani dan Sekretaris LBAK Iwan Setiawan itu.

BACA JUGA:Tim Rudy Mas'ud Sambut Baik Pernyataan Dukungan dari 7 Ormas di Kaltim

Selanjutnya, terkait dengan dinamika dan perkembangan adanya dukungan terhadap calon tertentu dari tujuh organisasi masyarakat (Ormas) kedaerahan (KBBKT, PDKT, KKSS, Ikapakarti, MRKB, ICDN dan LBAK), yang telah ditandatangani oleh ketua harian dan wakil bidang organisasi, bersifat incidental. Demi ntuk menghargai gagasan sesama Ormas daerah. Bukan merupakan dukungan untuk calon yang diusung mengingat belum diputuskan dalam rapat pengurus.

"LBAK secara formal organisasi dalam menetapkan arah dan sikap pada perpolitikan untuk memberikan dukungan kepada bakal calon, tentu akan terlebih dahulu mengadakan rapat pengurus untuk mengambil keputusan yang disepakati bersama, dengan mengutamakan figur yang merupakan bagian dari LBAK," jelasnya lagi.

Di waktu yang sama, Ketua Harian KKSS Kaltim Ridwan Tassa juga menyampaikan hal serupa. Melalui konferensi pers yang berlangsung Minggu 12 Mei 2024, Ridwan mengaku sudah mendengar adanya informasi mengenai tujuh ormas yang mendukung sejumlah kandidat.

“Kami menglarifikasi bahwa KKSS tidak akan ikut dalam politik praktis,” tegas Ridwan Tassa.

Pernyataan ini mengikuti arahan dari DPP KKSS yang jauh hari sudah menginstruksikan agar organisasi KKSS bersifat netral.

“Ini dikeluarkan juga oleh DPP yang berupa surat yang dikirim ke seluruh DPW KKSS per 9 Januari 2023.

Bahwa badan otonom dan pilar di semua tingkatan, agar tidak membawa dan melibatkan atribut organisasi baik berupa nama dan lainnya dalam aktivitas politik praktis,” tambah Ridwan.

Mengenai adanya anggota KKSS yang aktif di kegiatan politik, ia melanjutkan hal itu tidak masalah. Bahkan setiap anggota KKSS tetap harus menggunakan hak politiknya.

BACA JUGA:Tujuh Ormas di Kaltim Dukung Rudy Mas’ud-Irianto Lambrie Berpasangan di Pilkada 2024

“KKSS secara kelembagaan tidak akan pernah melibatkan diri dalam dukung mendukung. Kalau nanti di dalam perkembangan ada anggota KKSS yang ikut kegiatan politik, itu boleh-boleh saja,” tegasnya.

Sebelumnya, tujuh Pilar Ormas kedaerahan mendeklarasikan sikap dukungan kepada Rudy Mas'ud sebagai bakal calon gubernur Kaltim, dan mengusulkan Irianto Lambrie sebagai wakilnya.

Kemudian mendukung Rusmadi Wongso sebagai bakal calon Wali Kota Samarinda. Mendukung Yohanes Avun sebagai bakal calon Bupati Mahakam Ulu dan dipasangkan dengan Frederik Bid sebagai wakilnya periode 2024-2029.

BACA JUGA:Pengamat Sebut Rencana Pasangan Rudy Mas'ud-Irianto Lambrie Berbahaya Bagi Calon Lain

Ketua Umum Majelis Rakyat Kaltim Bersatu, Muhammad Djailani menegaskan bahwa pernyataan sikap dukungan tersebut sudah final, dan tidak dapat diubah kembali.

Kata  Djailani, sebelum deklarasi tersebut, pihaknya bersama beberapa pimpinan Ormas lainya telah berdiskusi, sehingga pada akhirnya menyetujui untuk membuat pernyataan sikap dukungan bersama.

"Pernyataan sikap ini sudah final. Kami dari tujuh Pilar Ormas ini siap mendukung Rudy Mas'ud sampai selesai Pilkada," tegasnya.

 

 

Sumber: