Realisasi Usulan Pembangunan dari 100 Kampung Harus Menyesuaikan Kemampuan Daerah

Realisasi Usulan Pembangunan dari 100 Kampung Harus Menyesuaikan Kemampuan Daerah

pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Segah-Disway Kaltim-

BERAU, NOMORSATUKALTIM - Kepala Badan Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, Endah Ernany mendukung rencana kepala daerah untuk merealisasikan 1 usulan per kampung yang menjadi prioritas pada Rencana Kerja Pemerimtah Daerah (RKPD) 2025.

“Tentu kami mendukung keputusan kepala daerah. Tidak hanya 1 usulan terealisasi, bisa lebih dari itu, yang penting sesuai dengan program pada RPJMD 2021-2026, dan Renstra OPD 2021-2026,” jelasnya.

Dijelaskannya, tahapan kedepannya dalam upaya merealisasikan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ia mengatakan, program tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat non fisik. Bapelitbang Berau telah mencatat setidaknya terdapat 4.731 usulan dari 100 kampung dan 10 kelurahan di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Berau.

"Proses verifikasi ini yang penting, karena banyak usulan yang sudah direalisasikan juga di Tahun 2024 ini,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, usulan prioritas yang bersifat pekerjaan fisik, harus ada kesesuaian dengan RTRW 2016-2036 dan status kawasannya aman dalam artian bukan Kawasan Budidaya Kehutana (KBK), ada Fisibility Study (FS), hingga kesiapan lahan yang clean and clear.

“Termasuk ada dokumen perencanaan, ada dokumen lingkungan baru bisa dilaksanakan pekerjaan fisik/konstruksinya,” jelasnya.

Usulan setiap kecamatan bervariasi tergantung dari kondisi dan potensi masing-masing kecamatan, tetapi yang dominan masih masalah infrastruktur dasar seperti pemenuhan air bersih perdesaan, pemenuhan listrik perdesaan, sarpras pendidikan, sarpras kesehatan.

“Di beberapa kecamatan masih ada keluhan terkait dengan infrastruktur jalan dan jembatan,” imbuhnya.

Selain itu, juga adanya daerah yang masih blankspot, kurangnya Penerangan Jalan Umum (PJU) baik di pedesaan maupun perkotaan, bantuan Rumah Layak Huni (RLH), penyelesaian batas kampung, dan pengalihan status kawasan.

“Bahkan juga ada dukungan sarpras pariwisata, hibah rumah ibadah dan bantuan ternak,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: