Anies Baswedan: Bansos Dibagikan Melalui Mekanisme Birokrasi, Bukan di Pinggir Jalan

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 1, Anies Baswedan mengkritik bagi-bagi bantuan sosial (bansos) ala Presiden Jokowi yang dilakukan di pinggir jalan.

Menurut Anies, pembagian bansos semestinya dilakukan berdasarkan hasil pendataan yang baik dan akurat, sehingga tepat sasaran.

BACA JUGA: Ramalan Cuaca Kaltim, 5 Februari 2024, Cek di Sini!

"Bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik. Informasi data itu harus akurat. Dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi," kata Anies menanggapi pertanyaan Ganjar Pranowo dalam debat Capres Kelima, Minggu (4/2/2024) malam.

"Bukan dibagikan di pinggir jalan. Tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi," sambungnya.

Selain itu, Anies juga menyoroti pencairan bansos yang dirapel. Bansos bukan hanya soal tepat sasaran, tapi juga tepat waktu.

BACA JUGA: WNI Jemaah Umrah Tidak Bisa 'Nyoblos' di Arab Saudi, Ini Penjelasan PPLN Jeddah

"Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih," kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Anies berjanji akan membagikan bansos kepada mereka yang miskin hingga masyarakat prasejahtera.

Anies juga menyusun program bansos plus jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.

BACA JUGA: Polri Turunkan 2.992 untuk Amankan Debat Capres Terakhir Malam ini

"Ini sebagai bagian dari perubahan, adalah bansos plus. Angkanya, ditingkatkan. Yang belum masuk, masih miskin dimasukkan, dan diberikan bekal, pelatihan, pendampingan. Supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera," lanjutnya di debat capres terakhir.

Ia juga menyoroti bagi-bagi bansos mengatasnamakan jabatan tertentu. 

"Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos, di kardusnya diberikan label. Dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur. Dibiayai dari uang rakyat lewat APBD Jakarta. Jelas posisinya," tandasnya. 

Sumber: