Antrean BBM Merata di Kaltim, Akmal Malik Kritik Kebijakan 'One Fix Policy' Pertamina

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menilai kebijakan 'one fix policy' PT Pertamina (Persero) tidak tepat diterapkan di Kalimantan Timur (Kaltim).

Dampaknya, antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) terjadi di seluruh wilayah Kaltim. Apalagi di Kaltim sedang berlangsung pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN).

Karenanya, ia meminta Pertamina mengkaji ulang kebijakan pemberian jatah (kuota) atau jumlah yang ditentukan untuk bahan bakar minyak (BBM) di Kaltim.

Hal itu ditegaskan Pj Gubernur Akmal Malik usai menghadiri Rapat Paripurna ke-43 DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Gedung Utama Kantor DPRD Provinsi Kaltim di Karang Paci, Samarinda, belum lama ini.

"Saya juga meminta Pertamina jangan membuat kebijakan yang sama," kata Akmal Malik, sekaligus menjawab pertanyaan anggota DPRD Kaltim terkait upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengatasi antrean BBM di SPBU-SPBU di daerah selama ini.

'One fix policy for all' menurut Akmal, yang diberlakukan pihak Pertamina kurang tepat.

Sebab lanjutnya, Kalimantan Timur tidak sama dengan daerah lain di Indonesia.

"Kaltim tidak sama dengan Jawa, tidak sama dengan Sumatera," kritik Akmal terhadap Pertamina.

Bahkan Kaltim dengan sesama provinsi di Kalimantan pun tidak sama, apakah itu Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Utara.

"Maka harus ada kebijakan asimetris juga terkait distribusi minyak (BBM) di Kalimantan Timur," tegasnya.

Terhadap kondisi saat ini, bahkan sudah lama berlangsung, Akmal menegaskan Pemprov Kaltim melalui instansi terkait, terus melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mengatasinya.

Terlebih lagi, ujarnya, kegiatan perekonomian masyarakat terus meningkat seiring pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi Kaltim.

Tidak kalah pentingnya, geliat pembangunan yang sangat pesat pasca ditetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga membutuhkan ketersediaan BBM cukup besar di Kaltim.

"Nah ini yang ingin kita bicarakan dengan pemangku kebijakan perminyakan itu, seperti SKK Migas dan Pertamina," kata Pj Gubernur sekaligus Dirjen Otda Kemendagri.

Sumber: