Indikator Kemiskinan Tak Akurat, Hambat Pemerintah Jalankan Kebijakan

Samarinda, nomorsatukaltim.disway.id - Sebagai salah satu upaya menekan angka kemiskinan di Kaltim, perlu diketahui dahulu indikator penyebab status ekonomi masyarakat melemah. Terkadang gelontoran program dan kebijakan pemrintah ini tidak tepat sasaran, lantaran indikator pemantauan kemiskinan ini tidak akurat. Hal itu disampaikan langsung Salehuddin, anggota Komisi IV DPRD Kaltim.

"Sangat perlu dilakukan kesepakatan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, bahkan kementerian untuk menetapkan indikator kemiskinan yang dapat diterima bersama," ungkapnya, beberapa waktu lalu.

Menurut politikus Golkar itu, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menggunakan sejumlah indikator yang mungkin kurang relevan ketika diterapkan di Bumi Mulawarman. Dampaknya, tingkat kemiskinan di Kaltim terhitung tinggi.

"Selama ini kan BPS menggunakan beberapa indikator yang mungkin, kalau untuk Kaltim justru tidak relevan. Notabenenya Kaltim ini kan sangat unik, bisa saja berbeda dari daerah lain," jelasnya, di Gedung B Kompleks DPRD Kaltim, jalan Teuku Umar, Samarinda.

Sebagai contoh, Salehuddin merinci bahwa di beberapa desa nelayan, indikator kemiskinan seringkali dihubungkan dengan sanitasi. Makanya, dalam survei itu desa nelayan masuk dalam kantong-kantong kemiskinan.

"Katakan di satu desa, itu desa nelayan, rata-rata rentan. Karena, biasanya yang menjadi kantong-kantong kemiskinan itu ada di desa nelayan," tegasnya.

Ia menilai bahwa kondisi seperti keberadaan jamban di atas sungai tidak dapat dianggap sebagai indikator yang adil, terutama ketika konteksnya sangat unik, seperti di desa nelayan.

"Seringkali desa-desa ini justru diidentifikasi sebagai miskin hanya berdasarkan indikator sanitasi, padahal ekonomi masyarakatnya mungkin cukup baik. Mereka mempunyai tabungan yang signifikan, bahkan mampu membiayai pendidikan anak-anaknya hingga ke luar negeri," terangnya.

Maka dari itu, Salehuddin menegaskan bahwa sangat perlu melakukan kesepakatan yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk merumuskan indikator kemiskinan agar lebih akurat.

"Jadi harus dicari bersama dulu kira-kira apa indikator yang menyebabkan sebuah desa itu masuk dalam kategori miskin," paparnya. (adv)

 

Sumber: