5 Daerah Masih Kategori 'Merah', Pj Gubernur Beri Atensi Khusus

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM – Lima daerah kategori merah atau tertinggal dalam capaian program pemerintah pusat, mendapat atensi khusus Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik.

Untuk mengatasi masalah ini, Akmal menegaskan akan melakukan koordinasi rutin dengan kabupaten/kota, minimal satu kali dalam tiga bulan.

Menurut Dirjen Otda Kemendagri ini, koordinasi rutin ini sangat penting untuk sinkronisasi program-program pusat yang menjadi kewenangan daerah.

“Paling tidak sekali tiga bulan kita akan rapat koordinasi, untuk mengsinkronkan program pusat yang menjadi kewenangan provinsi, disinkronkan lagi menjadi kewenangan kabupaten dan kota.  Karena pemerintah daerah adalah eksekutor kewenangan pusat di daerah,” kata Akmal usai memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota di Balikpapan, Rabu (15/11/2023).

Dari rapat ini, terungkap masih ada miskomunikasi dan misregulasi oleh pemerintah daerah tingkat II, kabupaten/kota dalam mengeksekusi propgram pemerintah pusat.

“Ternyata masih ada miss. Penanganan kawasan kumuh aja miss komunikasi kan, miss regulasi,” kata Akmal mengungkapkan hasil rapat perdananya bersama pemkab/pemkot dan instansi vertikal di Kaltim.

Sebab itu sebut Akmal, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus sering-sering berkomunikasi dan bertemu untuk menyinkronkan agar intervensi bisa dilakukan lebih tepat sasaran.

“Mana yang menjadi intervensi provinsi dan mana yang harus menjadi intervensi kabupaten dan kota,” ucapnya.

Apalagi, jika mencermati evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota se-Kaltim tahun 2022. Beberapa daerah nampak masih tertinggal dan berada dalam kategori merah atau waspada.

Untuk urusan pendidikan misalnya. Kabupaten Mahakam Ulu, capaian kinerja pada seluruh indikator kunci pendidikan masih lemah. Angka pendidikan di kawasan perbatasan negara ini masih di bawah 50 persen, yakni 49,12 persen.

Kabupaten lain yang masih kurang maksimal dalam kinerja pendidikan adalah Penajam Paser Utara 51,47 persen dan Kutai Barat 58,47 persen.

Untuk urusan kesehatan, kinerja kurang maksimal ada di Kabupaten Paser dengan 69,42 persen, disusul Kabupaten Mahakam Ulu 75,10 persen dan Kota Bontang 77,08 persen.

Selanjutnya, untuk urusan pekerjaan umum, catatan merah masih terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu 10,09 persen, Kutai Timur 28,93 persen dan Paser 36,61 persen.

“Untuk daerah-daerah dengan kategori merah, kita akan secara tertulis mengingatkan. Kita juga akan berikan perhatian lebih dalam bentuk program dan anggaran,” tegasnya.

Akmal menegaskan, kabupaten dan kota juga harus tetap mengalokasikan program dan anggaran yang sama. “Jadi kita harus bersama-sama menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini,” pungkas Akmal kepada para wartawan.

 

Sumber: