Berharap Kedaulatan Pangan Tapi Anggaran Pertanian Kaltim Hanya 7 Persen

Nomorsatukaltim.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Samsun mengingatkan, kalau hanya berkoar-koar kedaulatan pangan di Kaltim, tapi alokasi anggarannya sedikit, maka jauh dari harapan. Menurutnya akan sulit mewujudkan Kaltim Green, jika Rencana Kerja Pembangunan Daerah tak sejalan dengan alokasi anggaran sektor yang ingin diunggulkan. Ia mengingatkan untuk mengarahkan sektor pertanian menjadi unggulan, minimal alokasi anggarannya sebesar 20 persen dari total APBD. Selaiknya besaran alokasi itu setara dengan pendidikan dan kesehatan, sehingga selaras dengan visi misi Gubernur Kaltim untuk mewujudkan Kaltim Green. Faktanya, anggaran yang dialokasikan untuk pertanian hanya sekitar Rp117 miliar. Ia menilai besaran itu hanya setara tujuh persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. “Secara keseluruhan alokasi sektor pertanian kita hanya Rp117 miliar, ini masih tergolong minim untuk menguatkan sektor pertanian Kaltim. Sebab hanya sekitar tujuh persen dari total APBD provinsi," jelasnya, sebagaimana dilaporkan Antara, Kamis (2/3/2023). Ia meyakini jika alokasi anggaran hanya seadanya, maka upaya mengunggulkan sektor pertanian pangan masih belum optimal. “Ingin mendaulatkan pangan, tapi RKPD untuk alokasi pertanian masih minim. Ibarat jauh panggang dari api, tak akan ketemu visi tersebut,” ungkap Samsun. Dikemukakannya, pertanian amat vital pengaruhnya bagi kesejahteraan dan kedaulatan pangan masyarakat lokal. Ke depan kebutuhan pangan seharusnya tidak perlu lagi memasok dari luar daerah, karena lahan pertanian di Kaltim masih sangat luas. Sementara itu hal yang menggairahkan adalah keberadaan Ibu Kota Negara, yang menjadi peluang besar. Ia bilang, pemenuhan pangan tentu akan besar di kemudian hari, lantas saatnya sekarang membaca peluang tersebut dengan mengupayakan kebutuhan pangan lokal mulai saat ini. Di antaranta dengan tumbuh kembangkan sektor yang ramah lingkungan, salah satunya pertanian tanaman pangan. “Swasembada pangan di pusaran IKN adalah sesuatu yang mesti dipikirkan sekarang juga, dengan menggarapnya secara serius," tegas Samsun. "Jika memang ingin mengunggulkan hasil pangan lokal, maka anggaran secara prioritas sektor pertanian. Ini agar mencerminkan visi dan misi Pemerintah Daerah itu sendiri mewujudkan Kaltim Green,” tandas Samsun. Menurutnya, kedaulatan beras masih perlu diusahakan, karena beras belum sampai ke hilir sudah habis secara domestik. Sehingga, lanjutnya, jika hasilnya terus konsisten dan meningkat, tentu dukungan pelbagai pihak dan alokasi yang diprioritaskan, maka pasokan beras lokal berkualitas untuk mendominasi pasar lokal bukan harapan kosong. (*/Ant)

Sumber: