Kementan Catat Pertumbuhan Ekspor Perkebunan Rp 600 Triliun

Nomorsatukaltim.com - Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyampaikan ekspor pertanian sepanjang tahun 2022  mencapai Rp 640,56 triliun atau naik 3,93% dari 2021. Menurutnya, penyumbang terbanyak dari realisasi ekspor tersebut sebanyak 90% dari perkebunan sawit dan perkebunan lainnya.

Mentan SYL menilai sawit adalah salah satu strategi yang strategi yang paling dasar,

"Bahkan saat pandemi lalu, pertumbuhan ekspor perkebunan kita di atas Rp 600 triliun. Sebanyak 90% di tangan sawit dan perkebunan yang lain," jelasnya, dalam Rakornas Kelapa Sawit 2023, Senin (27/2/2023).

Di tahun 2022 nilai ekspor komoditas perkebunan mencapai sebesar Rp 577,17 triliun, dan berkontribusi sebesar 92,34% dari total nilai ekspor komoditas pertanian.

Meski didominasi CPO dan turunannya, komoditas unggulan lainnya seperti kopi, kelapa, rempah-rempah dan kakao turut menunjukkan peningkatan nilai ekspor yang cukup signifikan.

Kendati nilai ekspornya signifikan, ihwal sawit, ia menyayangkan realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang masih rendah.

Untuk itu Kementan mendorong agar persyaratan untuk mendapat subsidi PSR tidak terlalu banyak.

PSR ini melibatkan kementerian dan lembaga (K/L), di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN.

Termasuk kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

"Dari saya masuk hampir di atas 16 atau 19 aturan. Sekarang tinggal 2-3. Apa sih kita, jangan bikin repot sendiri, akhirnya aturannya banyak kita lewati kita kena lagi. Ya pak dirjen, ngomonglah dengan Musdalifah turun tangan sama-sama kita kerjakan, masa 200 ribu ha nggak bisa," tutur Syahrul.

Dirjen Perkebunan, Andi Nur Alam Syah menambahkan tujuan Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional untuk membangun sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan para asosiasi pekebun kelapa sawit maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Tujuannya agar secara konkret dan konsisten mengakselerasi pencapaian program PSR.

Selanjutnya untuk mendapat komitmen sekaligus menjaring masukan dalam merumuskan langkah-langkah yang harus dijalankan.

"Tahun 2023 ini, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, telah mendistribusikan target program PSR di 20 Provinsi dan 112 Kabupaten/Kota yang berpotensi mengajukan usulan program PSR melalui pengusulan Dinas daerah Kabupaten/Kota dan Dinas daerah Provinsi," jelasnya.

"Sedangkan distribusi target untuk pengusulan kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan berada di 11 Provinsi dan 24 Kabupaten/Kota," imbuhnya.

Andi menjelaskan adanya komitmen bersama ini diharapkan dapat mengeliminir tantangan di tingkat lapangan. Khususnya dalam pengurusan administrasi untuk kelengkapan persyaratan pengajuan usulan PSR.

"Sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 capaian PSR sebesar 278.200 ha, setidaknya terdapat 2,8 juta hektar luasan sawit rakyat yang potensial untuk diremajakan," jelasnya. (*)

Sumber: Kementan

Sumber: