Seluruh Fraksi Soroti PDAM, Harus Adakan Audit Eksternal

Rapat paripurna DPRD Balikpapan, Senin (11/11/2019). Balikpapan, DiswayKaltim.com – Melalui rapat paripurna istimewa, seluruh fraksi DPRD Balikpapan menyampaikan pandangan umumnya atas nota penjelasan wali kota RAPDB 2020, Senin siang (11/11). Diawali dengan Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Fadilah. Tak sedikit persoalan menjadi masukan, mulai penurunan pendapatan daerah, mengapresiasi sistem perencanaan pembangunan berbasis web e-planning. Peningkatan fasilitas kesehatan khusus puskesmas hingga menyangkut pembangunan rumah sakit di wilayah Balikpapan Timur. Dari keseluruhan pandangan fraksi-fraksi, mayoritas menyoroti perusda PDAM yang dinilai tidak maksimal dalam pelayanan ke masyarakat. Sementara dari Fraksi PKS yang disampaikan oleh Syukri Wahid memberi masukan terhadap pemerintah daerah. Yaitu dalam penetapan kenaikan pendapatan asli daerah tahun 2020 sebesar 3,8 persen atau 26,57 miliar bukan hanya kenaikan kurva yang normal. Dimana mengacu pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2020 bahwa target pendapat itu disusun berdasarkan kajian potensi pajak. Sebagai bukti KUA PPAS target pajak 2020 dinaikkan sebesar Rp 5 miliar berdasarkan TAPD melalui Banggar. Pertanyaannya, kenaikan angka ini hanya untuk bergening saja, tapi fraksi PKS melihat target pajak ini masih bisa dimaksimalkan lagi. Contohnya pajak PBHTB yang masih bisa berpotensi di maksimalkan. Tak hanya itu, lanjut Syukri, berdasarkan data pada 31 Oktober 2019, target retribusi parkir ditetapkan Rp 10 miliar namun baru terealisasi Rp 2,2 miliar saja atau sebesar 22,2 persen dari target. Jumlah yang sama terjadi pada retribusi pengendalian telekomunikasi sebesar Rp 797 juta, namun baru tercapai Rp 50 juta sampai November ini. Tak hanya itu, menyangkut pengelolaan kekayaan daerah, Fraksi PKS menilai PDAM yang mengacu pada perda, harusnya hanya memberikan kontribusi jika mencapai layanan sambungan 80 persen. Dan menurut informasi baru mencapai 79 persen dari sambungan air. Selain itu adanya penyertaan modal yang belum dipenuhi sesuai amanat perda PDAM sebesar Rp 1 triliun sampai 2024 mendatang. Tetapi setoran kontribusi bersih tersebut malah dikembalikan pemerintah daerah sebagai bentuk penyertaan modal lagi. “Fraksi kami mengapresiasi capaian PDAM namun kami juga mengharapkan adanya audit eksternal agar benar -benar menjaga tidak adanya kebocoran pendapatan keuntungan pada PDAM. Mengingat tingkat kebocoran dan kehilangan air di Balikpapan mencapai 20 persen lebih. Dan diharapkan pula audit kinerja di PDAM, mengingat sebanyak 6.000 sambungan air belum terlaksana di masyarakat,” harapnya. Masing-masing pandangan umum tersebut disampaikan setiap perwakilan fraksi. Yaitu Fraksi Golkar disampaikan Fadilah, PDI Perjuangan Wiranata Oey, Gerindra oleh Siswanto, FPKS Syukri Wahid, Demokrat Mieke Heni dan Fraksi Gabungan Nasdem, PPP, Hanura, Perindo H Kamaruddin. Rapat dipimpin Ketua Abdulloh didampingi Wakil Ketua DPRD Thohari Aziz, Sabaruddin Panrecalle, dihadiri Wakil Wali Kota Rahmad Mas’ud, anggota DPRD, seluruh OPD dan undangan. (snd/adv/eny)

Sumber: