Dewan Pers: Pemerintah Juga Berperan Tingkatkan Kapasitas Insan Media di Daerah

Dewan Pers: Pemerintah Juga Berperan Tingkatkan Kapasitas Insan Media di Daerah

Kukar, nomorsatukaltim.com - Kalimantan Timur (Kaltim) patut berbangga. Dalam Indeks kemerdekaan pers di Indonesia, Benua Etam berada tiga besar. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, saat nomorsatukaltim.com - Disway News Network (DNN) menyambangi induk insan pers tersebut, bersama Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid. Dijelaskan Hendry, ini menjadi cerminan jika pers di Kaltim mampu berjalan secara maksimal. Mampu dengan luwes menghasilkan karya jurnalistik, dan konten-konten positif dalam hal pembangunan di Kaltim. Tentu dengan peran serta seluruh pihak, diantaranya pemerintah, organisasi swasta, masyarakat yang paling terpenting. "Semua pihak kan harus membantu agar kemerdekaan pers itu bisa tegak, gitu ya," dijelaskan Hendry. Baca juga: Dewan Pers: Usut Kekerasan Terhadap Jurnalis di Surabaya Tentu pemerintah kabupaten (pemkab) hingga DPRD sebagai representatif dari masyarakat dapat membantu bahkan memfasilitasi peningkatan kapasitas wartawan. Hal ini akan berbanding lurus dengan produk jurnalistik, berupa pemberitaan yang baik, bermutu, memberikan manfaat dan pembangunan. Tentunya sangat menguntungkan pemerintah, juga masyarakat. "Kalau wartawannya kompeten, maka beritanya mampu merangsang pembangunan dan partisipasi masyarakat," lanjut Hendry lagi. Selain itu, dengan kompetennya wartawan. Tentu bisa ikut membantu pemulihan ekonomi salah satunya. Contoh sektor UMKM misalnya, ketika peran serta wartawan yang memang berkompeten mengolah produk jurnalistiknya, bisa saja ikut membangkitkan UMKM tersebut, toh ujung-ujungnya membantu kesejahteraan pelaku UMKM dengan disertai ekonomi yang turut bangkit. "Jadi memang jarang orang menyadari kalau pers yang baik itu berguna justru bukan bagi pers, tapi bagi masyarakat bagi pemerintahan dan bagi semua pihak," terang Hendry. Karena inilah Dewan Pers mendorong pemerintah daerah, dan pihak legislatif untuk bisa membantu mengawal ini. Meski menduduki peringkat ketiga, masih ada beberapa hal yang barangkali masih perlu ditingkatkan, salah satunya kompetensi wartawan di daerah. "Masih banyak juga wartawan yang belum bersertifikat," pungkas Hendry. (mrf/zul)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: