MBTK Cuma Punya 2 Masalah

KUTAI TIMUR, nomorsatukaltim.com – Biaya sewa lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) bukan menjadi persoalan utama sepinya minat investor. Penanggung jawab KEK MBTK, Ade Himawan mengatakan persoalan pokok yang menjadi perhatian ialah infrastruktur. “Baik infrastruktur di dalam kawasan, maupun infrastruktur di luar kawasan,” kata pria yang bekerja di Perusda Melati Bhakti Satya (MBS). Ade Himawan mengatakan, sebagai kawasan industri, KEK MBTK sebenarnya sudah cukup dikenal pemodal. Sudah banyak investor yang berkunjung untuk melihat kondisi kawasan. “Banyak yang melirik, tapi setelah berkunjung tidak ada kelanjutannya,” ucap Ade. Fasilitas mulai dari perkantoran, workshop hingga pelabuhan multi fungsi sudah siap. Kelengkapan seperti listrik, air bersih dan jaringan internet juga tersedia di lingkup kawasan. Kalaupun ada yang belum siap juga tinggal dijalankan saja. “Jadi sebenarnya sudah cukup memadai untuk dapat beroperasi,” imbuh Ade Himawan kepada Disway Kaltim. Mengenai harga sewa lahan yang dinilai tinggi pun kini telah direvisi. Bupati Kutim melalui Peraturan Bupati (Perbup) no 16/2021 telah menurunkan harga sewa. Kini nilainya menjadi Rp 1.750 per meter dan itu sudah dianggap kompetitif bagi pengusaha. “Dari kami kebijakan ini sudah cukup bagus. Lagipula mereka hanya menyewa, bukan beli lahan,” tuturnya. Kemudian ada beberapa hal yang mesti dibenahi. Persoalan itu cukup jadi perhatian para investor. Sehingga membuat para pemilik modal berpikir dua kali untuk memakai lahan di sana. Masalah itu tak lain adalah infrastruktur. “Baik itu infrastruktur di luar kawasan maupun di dalam kawasan,” ungkap Ade. Untuk infrastruktur di dalam kawasan memang ada beberapa segmen yang mesti diperbaiki. Seperti perbaikan jalan di lingkar KEK MBTK. Kemudian peningkatan daya listrik hingga 60 MW pun juga bakal dikerjakan. “Semuanya sudah on progres kok,” katanya. Begitu pula terkait dengan akses jalan menuju Kecamatan Kaliorang. Jalan poros Sangatta-Sangkulirang masih terdapat beberapa titik longsor. Hal ini cukup jadi perhatian para investor. Sebab berkaitan dengan ongkos operasional distribusi komoditas. Selain itu, sebenarnya pelabuhan internasional Maloy bisa dimanfaatkan untuk bongkar muat. Maka sebenarnya, tetap ada alternatif untuk proses hilir mudik komoditas. Namun, hitung-hitungan secara bisnis bisa jadi tidak masuk bagi investor. Ade menjelaskan, ada beberapa kali pertemuan daring dilakukan dengan para investor. Hasilnya memang kondisi infrastruktur tersebut rerata dikeluhkan para pemodal. Meskipun ada yang lain, tapi garis besar adalah mengenai infrastruktur penunjang tersebut. “Ini memang jadi tantangan dan prioritas untuk dibenahi,” sebutnya. Perusda MBS Bersama pemerintah daerah terus berupaya melibatkan pemerintah pusat untuk membangun insfrastruktur. “Kami juga terus melakukan promosi kepada berbagai asosiasi pengusaha ataupun investor. Meyakinkan bahwa KEK MBTK sudah cukup layak beroperasi,” tandasnya. Status Kawasan Ekonomi Khusus MBTK terancam dicabut Dewan Nasional KEK, lantaran dianggap memiliki beberapa kendala. Antara lain infrastruktur wilayah yang minim, implementasi regulasi untuk mendukung operasionalisasi KEK yang belum sepenuhnya diterapkan merata, kapasitas Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP), dan operasional kelembagaan. KEK MBTK sudah diresmikan dua tahun lalu oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda kawasan industri itu bakal beroperasi. Investor yang ingin masuk pun belum beraktivitas di lahan seluas 557,34 hektare tersebut. Padahal sudah berbagai cara disiapkan untuk dapat memancing investor menanamkan modalnya. *BCT/YOS

Sumber: