Kaltim Kerja Keras Membendung Badai PHK

Kaltim Kerja Keras Membendung Badai PHK

Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Pukulan bagi ekonomi Kaltim semenjak corona mewabah mengeliminasi banyak tenaga kerja. Mulai dari dirumahkan sampai pemutusan hubungan kerja (PHK). Sektor tulang punggung perekonomian Kaltim tercatat ikut menyumbang angka pengangguran.

Tahun lalu banyak indikator pertumbuhan daerah memerah. Ekonomi terkontraksi 5,35 persen pada triwulan II-2020. Pengangguran bertambah. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menghentikan produksi. Mereka kesulitan menjual produk hingga kehabisan modal. Tak bisa dielakkan pengangguran bertambah. Berita Terkait: Sektor Batu Bara Penyumbang PHK Paling Banyak Gubernur Kaltim Isran Noor saat membuka Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi se-Kaltim 2021 di Kabupaten Berau, pertengahan Juni lalu menjelaskan kondisi bisnis dan ketenakerjaan di Bumi Etam. Kata Isran, sejak Maret 2020 lalu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 6,87 persen. Atau sebanyak 124,88 ribu orang. Angka ini meningkat sebesar 0,93 persen dibanding Agustus 2019. Dan selama pandemi, kata dia, terdapat lebih dari 411 ribu orang yang terdampak, atau setara 12,04 persen. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 sebanyak 30,99 ribu orang. Dengan rincian baik karena covid sebanyak 14,34 ribu, tidak bekerja karena covid 221,20 ribu orang dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 344,85 ribu orang. Tahun ini gambaran pemulihan terlihat. Dari data yang dirilis BPS Kaltim, ekonomi triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020 mengalami peningkatan sebesar 5,76 persen (yoy). Sementara dibandingkan triwulan I-2021 tumbuh sebesar 1,87 persen (qtq). Secara, semester I-2021 dibanding semester I-2020 tumbuh sebesar 1,26 persen (ctc). Dalam arahan saat rakor, Isran Noor menyebut permasalahan ketenagakerjaan tidak hanya terjadi di Kaltim. Melainkan di seluruh daerah di Indonesia. Bahkan di negara-negara besar dunia. Untuk itu perlu penanganan khusus dari stakeholder terkait. Baik pemerintah maupun dunia usaha. Agar berbagai permasalahan ketenagakerjaan bisa teratasi. "Masalah-masalah ketenagakerjaan tidak sedikit dan tentunya di masing-masing daerah berbeda. Jadi penanganannya harus dilakukan sesuai dengan kondisi daerah," ungkapnya. Ia berharap implementasi hasil rakor bisa mencapai sasaran terlaksananya dan terciptanya perluasan kesempatan kerja, dalam upaya mengurangi pengangguran. Juga agar antara pusat dan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota menjalin sinergi yang lebih baik. “Sehingga permasalahan ketenagakerjaan yang telah diinventarisasi bisa teratasi dengan baik,” pungkas gubernur. BEN/ENY

Siapkan 2 Hektare Lahan untuk BLK

Sektor perkebunan di Penajam Paser Utara (PPU) ikut terkena dampak ekonomi pandemic COVID-19. Salah satu dengan mengurangi jumlah pekerjanya. Semua itu terjadi pada 2021. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU, Suhardi menuturkan ada puluhan karyawan perusahaan perkebunan sawit yang kehilangan pekerjaannya. Selain itu ada juga yang statusnya dirumahkan. Sampai kondisi perusahaan bisa pulih. "Tapi saya tidak pasti jumlahnya, ada puluhan lah," ucapnya. Selain itu, ia juga tak bisa memastikan penyebabnya itu benar karena dampak COVID-19. Itu berdasarkan laporan dari sekira 33 perusahaan besar yang ada di PPU. Sebutnya, karena ada persoalan keuangan perusahaan yang kurang sehat. Makanya mereka menjadi kesulitan memasarkan produk hasil perusahaan. "Ada juga, tapi penyebabnya karena ada pelanggaran. Bukan karena dampak COVID-19. Tapi saya belum tahu pasti kalau itu dampak COVID-19. Itu karena perusahaan saja yang tidak sehat. Jadi ada pengurangan," ungkapnya. Karena menurutnya, hal itu membutuhkan kajian lebih lanjut. Yang mana, itu belum pernah dilakukan pihaknya. "Untuk menganalisis dampak pandemi, kita perlu kajian ilmiah untuk menentukannya. Tapi secara tidak langsung, mungkin ada. Tapi tidak bisa kita mengatakan itu. Saya belum tahu," terang Suhardi. Dalam memacu kompetensi sumber daya manusia (SDM) Disnakertrans PPU sudah menyusun rencana. Untuk mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK). Suhardi mengaku selama ini para pencari kerja kesulitan mendapatkan kerja karena masalah kompetensinya. Hal itulah yang menjadi landasan adanya rencana ini. Lahan seluas 2 hektare (ha) sudah disiapkan. Adapun usulan tersebut telah disampaikan kepada Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM). ”Pak Bupati sangat mendukung sekali program ini, sehingga bupati telah menetapkan lokasi seluas 2 hektare dan sudah beliau tanda tangani,” katanya. Lokasi tersebut berada di kawasan pemerintahan berdekatan dengan dome. Ia juga mengakui bahwa lokasi tersebut sudah dipasang plang dan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sembari menunggu prosesnya, ia juga tengah mempersiapkan perencanaan konstruksi bangunan. Proses tersebut berjalan bersamaan dengan penganggaran. Persiapan ini setelah ditetapkan kepala daerah lokasinya harus dilakukan proses sertifikasi global. ”Saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perkim, informasinya itu sudah dimohonkan secara global, setelah nanti terbit sertifikat global tentunya akan dipecah lagi. Kemudian itulah nanti bahan yang digunakan untuk menyampaikan pemerintah dalam hal ini kementerian tenaga kerja untuk mendukung pembiayaannya,” jelasnya. Rencana ini juga akan disinergikan dengan Dinas Ketenagakerjaan Kalimantan Timur (Kaltim). Kepentingannya untuk menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan daerah dalam program BLK. Pada tingkat provinsi, program BLK sebagian besar bergerak di bidang otomotif yang memiliki cakupan lokasi yang luas. Sementara di PPU program BLK akan mencari di luar bidang otomotif. Seperti bidang teknologi informasi, desain grafis dan teknik-teknik lainnya. ”Harapan kami nanti BLK dapat menciptakan tenaga tenaga kerja yang mempunyai daya saing dan mempunyai produktivitas yang baik,” katanya. Tambahnya, tenaga kerja yang mendaftar setiap tahunnya kurang lebih 1.100 hingga 1.200. Dengan persentase 60 persen tenaga non skill. Ke depannya dengan adanya program BLK dapat menjadi solusi bagi tenaga kerja di PPU. RSY/ENY

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: