Komisi IV Minta Informasi soal Vaksin, Diskes Kaltim: Stoknya Terbatas

Samarinda, nomorsatukaltim.com- Persentase jumlah warga yang sudah divaksin COVID-19 di Kalimantan Timur masih rendah. Untuk mendapatkan kuota vaksin yang lebih besar, Gubernur dan Wakil Gubernur selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltim, Padilah Mante Runa, ketika mengikuti rapat dengar pendapat secara virtual dengan Komisi IV DPRD Kaltim, Asisten I Setda Kaltim dan sejumlah kepala SKPD, Jumat (20/8/2021) pagi. Rapat daring tersebut membahas penanggulangan COVID-19 dan status PPKM di Kaltim. Menurut Padilah, jumlah penduduk Kaltim yang sudah divaksin COVID-19 baru mencapai 26 persen. Itu pun dari angka yang wajib mendapatkan vaksin. Faktornya, kata dia, karena keterlambatan pusat mengirimkan vaksin ke Kaltim. Kemudian jumlah vaksin yang dikirim juga terbatas. “Padahal untuk mencapai herd immunity sesuai standar WHO, minimal 70 persen warga harus sudah vaksin,” sebutnya. Ia menjelaskan, secara keseluruhan cakupan vaksinasi dosis pertama 18,37 persen. Atau untuk 527.995 orang. Sedangkan vaksinasi dosis kedua 11,97 persen atau untuk 344.079 orang. Sementara target sasaran vaksinasi sebanyak 2,8 juta orang. Menanggapi itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin S Sos S Fil mengatakan, perlunya mekanisme atau pola dari pemerintah untuk memberikan informasi secara berkesinambungan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi konkret terkait vaksinasi tersebut. “Oleh karena itu dimulai dari tahap informasi dulu. Karena kalau layanan informasinya kurang bagus maka bisa menimbulkan reaksi masyarakat terhadap petugas kesehatan,” ujar politisi Partai Golkar ini. Menurut Saleh, Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim banyak menerima masyarakat yang meminta informasi soal vaksinasi dan menyampaikan aspirasi terkait penananganan COVID-19. Karena itu, pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan Satuan Tugas COVID-19. Termasuk soal vaksin. “Kesulitan terberat kita adalah bagaimana meyakinkan masyarakat untuk berpartisipasi membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini, paling tidak dengan taat melaksanakan protokol kesehatan,” pungkasnya. (adv/top)

Sumber: