DPRD Balikpapan RDP dengan Tiga OPD Bahas Penyesuaian KUA PPAS

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Komisi I DPRD Balikpapan mulai mengupas kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Hal itu sebagai bahan pertimbangan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). KUA PPAS sendiri bakal disesuaikan untuk merealisasikan janji politik Wali Kota Rahmad Mas'ud. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa (27/7/2021). "OPD-OPD harus menyusun anggaran sesuai dengan visi misi beliau. Itu yang kita tekankan agar kiranya nanti berkesinambungan," ujar Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari, Rabu (28/7/2021). DPRD sendiri ingin memastikan setiap kerja OPD sudah sesuai dengan visi misi pucuk pimpinannya. Begitu pula dengan rancangan beserta target kerja selama Kota Beriman dipimpin Rahmad Mas'ud. Adapun jumlah mitra kerja Komisi I DPRD yakni 11 OPD. "Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan (Rapat Dengan Pendapat) tiga OPD, terkait dengan Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) dan Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika)," terangnya. Adapun pertemuan dengan Kesbangpol membahas terkait peningkatan statusnya dari kantor cabang menjadi badan. Politisi PKS itu menyebut, Komisi I bakal membantu perbaikan kondisi fisik gedung kantor Kesbangpol di Jalan Piere Tandean, kawasan Gunung Pasir, yang sudah dinilai tidak layak. "Itu salahsatunya. Begitu juga kita dukung kegiatan-kegiatan mereka di tengah situasi pandemi. Kita tahu sekarang banyak orang lalu lalang karena ada proyek RDMP dan sebagainya. Nah terkait pengawasan itu," katanya. Sementara itu, Subari mengapresiasi kinerja Disdukcapil Balikpapan selama masa pandemi. Berbagai inovasi dikembangkan sehingga seluruh pelayanannya kini bisa diakses melalui internet. "Kalau dulu orang banyak antre di kantor sekarang tidak lagi. Cukup kreatif, bahkan (rancangan) anggaran yang sekarang lebih kecil dibandingkan anggaran 2021 karena semuanya sudah berbasis online. Banyak efisiensi," terangnya. Sementara yang ditekankan dalam pertemuan dengan Diskominfo, kata dia, lebih banyak membahas tentang peningkatan kebutuhan bandwitch, untuk penyelenggaran kegiatan-kegiatan pemerintah berbasis IT. Serta upaya diskominfo memperkuat pertahanan siber dan melawan hoax di tengah masa pandemi. (ryn/boy)

Sumber: