Tak Cuma Honorer, Belanja APBD Kukar Tertunda Gara-Gara Sistem Baru Bernama SIPD

Kukar, nomorsatukaltim.com - Realisasi APBD 2021 masih rendah jelang akhir semester I. Penyebabnya disebut-sebut karena penerapan sistem baru bernama SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Yang resmi diberlakukan sejak awal tahun lalu. Serempak se-Indonesia.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara Sunggono membenarkan hal itu. Namun ia pun memastikan bukan hanya Kukar saja yang mengalami. Daerah lain juga. "Realisasi anggaran masih rendah, karena perubahan sistem itu tadi," ujar Sunggono pada nomorsatukaltim.com. Sejauh ini, Sunggono menyebut jika realisasi anggaran 2021 baru sebatas belanja wajib dan mengikat. Kemudian belanja kepada pihak ketiga baru dikisaran 10 persen, dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Katanya lagi penyesuaian pun terus dikebut pemkab. Untuk mengejar target realisasi tadi. Karena banyak perbedaan pada sistem penganggaran dan detailnya. Belum lagi adanya perubahan wewenang. Sehingga penggunaan uang cukup berpengaruh ke sistem yang baru ini. "Mudahan OPD-OPD yang sudah terselesaikan bisa merealisasikannya, supaya cepat dikerjakan," tutup Sunggono. Senada Ketua DPRD Kutai Kartanegara Abdul Rasid menuturkan hal serupa. Perubahan sistem ini menjadi kendala yang dihadapi Pemkab. Bahkan sempat dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kukar9. Pemkab membenarkan. Realisasi anggaran 2021 sangat jauh dari harapan. "Memang ada perubahan sistem SIPD, sedikit banyak menghambat pelaksanaan ini, makanya ini harus kita komunikasikan bersama," ujar Rasid. Ia pun berharap dengan hadirnya ketentuan SIPD ini, mampu diterjemahkan dengan baik oleh Pemkab Kukar. Dan proses anggaran 2021 cepat berjalan sebagaimana mestinya. Dan diharapkan pula lambatnya proses penyerapan anggaran kepada pihak ketiga tidak menjadi masalah dikemudian hari. Seperti keterlambatan pembayaran tagihan. Yang saat itu sempat menjadi polemik antara Pemkab Kukar dan para kontraktor. (mrf/boy)

Sumber: