Pemkot Samarinda Akan Bangun Pintu Air di Hilir SKM

Pemkot Samarinda Akan Bangun Pintu Air di Hilir SKM

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Wali Kota Samarinda Andi Harun juga memaparkan sejumlah rencana kegiatan yang bertujuan untuk pengendalian banjir berskala sedang hingga besar. Mulai dari pembangunan pintu air hingga pengerukan Sungai Karang Mumus (SKM).

Ia mengatakan, dirinya telah mengamanatkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Untuk mengatur skema pembiayaan proyek besar. Yakni rencana pembangunan pintu air di hilir SKM. Hal itu disebutnya untuk mengantisipasi salah satu penyebab banjir yang sudah bertahun-tahun teridentifikasi. Yaitu melimpasnya air Sungai Mahakam ke arah Sungai Karang Mumus. Sistem buka tutup akan ditempatkan di dekat muara SKM. Tepatnya di Jembatan Satu. Ia menjelaskan pula gambaran umum cara kerja pintu air yang akan dibangun. Berita terkait: Andi Harun Paparkan Desain Besar Pengendalian Banjir di Samarinda Adalah, pada saat posisi pasang di Sungai Mahakam, maka pintu air tersebut akan ditutup. Kemudian pada saat kondisi pasang surut kembali normal pintu air akan dibuka kembali. "Agar sirkulasi air dari dan ke SKM dan Sungai Mahakam bisa berjalan normal." Pekerjaan besar lainnya yang akan dilaksanakan terkait persoalan ini yaitu pengerukan SKM. Yang secara teknis akan dijelaskan lebih lanjut dalam rencana induk atau masterplan pengendalian banjir. Yang sedang disusun Pemkot Samarinda. Terkait skema pembiayaan, ia menegaskan bahwa hal itu akan dibagi berdasarkan tugas fungsi masing-masing instansi. Tanggung jawab Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III menangani Bendungan Benanga. Sedangkan tanggung jawab Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim yaitu di wilayah Sungai Karang Mumus. Termasuk di antaranya Sungai Mati. "Skema pembiayaan bisa jadi minta bantuan pusat. Boleh jadi kita pakai sistem multi years contract (MYC). Atau reguler per years. Keunggulan MYC, ketika kegiatan kita ingin cepat selesai tapi anggaran terbatas. Karena pembayarannya bisa dicicil. Tapi kegiatan harus selesai dalam periode waktu tertentu. Lebih duluan bermanfaat proyeknya baru kemudian pembayaran direalisasikan secara berjangka berdasarkan kesepakatan wali kota dan DPRD," urai wali kota. "Tapi semua model pembiayaan akan kita pertimbangkan nanti," pungkasnya. (das/eny)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: