Pesan Lembaga Adat Saat Perayaan HUT Ke-19 PPU

PPU, nomorsatukaltim.com - Gaung berlanjutnya pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Penajam Paser Utara (PPU) semakin terasa. Seperti yang diungkapkan Bupati Abdul Gafur Mas'ud saat perayaan HUT Ke-19 PPU, Kamis, (11/3/2021) kemarin.

Untuk itu warga adat di PPU kembali mengingatkan soal eksistensi masyarakat asli di sini. Agar tak hanya menjadi penonton pada saat arah peradaban baru itu lahir di tanahnya. Ketua Lembaga Adat Paser (LAP) PPU, Musa mengucapkan selamat. Ia bersyukur PPU hingga saat ini tetap aman dan kondusif. Pun pemerintahnya ia nilai juga semakin harmonis dengan masyarakatnya. "Mari bersama-sama menjaga keamanan daerah, seiring dengan adanya pemindahan ibu kota negara itu," ucapnya. Ia turut menjadi undangan. Dalam perayaan hari lahir serba terbatas itu. Adapun ia berharap ketertiban itu terus bisa dijaga. Tentu perlu semua dukungan setiap elemen. Musa juga memberikan catatannya. Sebagai warga lokal, ia meminta pemerintah semakin peduli terhadap masyarakat adat. Khususnya soal kesenian dan kebudayaan. "Kami minta ada perhatian khusus dari pemerintah, khususnya untuk IKN itu bersinergi dengan kami," katanya. Senada, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) PPU, Helena Lin Legi mengutarakan hal serupa. Ia menunggu perwujudan janji pemerintah daerah. Bersamaan dengan IKN dicetuskan kala itu. Yaitu adanya jaminan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat. "Kami mohon kepada panitia penyusunan perda perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat PPU untuk segera dibuat, dan disahkan," ujar dia. Tahun ini usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Paguyuban Suku dan Budaya telah ada. Namun masih dalam tahap kajian di DPRD PPU untuk bisa masuk ke Bapemperda. Menjadi Program Legislasi Daerah (Prolegda) untuk bisa disahkan. "Landasan itu diperlukan untuk menjamin keberadaan kami, juga seni dan budaya kami tetap terjaga," pungkas Helena. (rsy/zul)

Sumber: