Jadwal Buka Pasar di PPU Digeser, Pemasukan Pedagang Tergerus

PPU, nomorsatukaltim.com - Pemkab PPU mengubah hari operasional pasar. Jadwalnya digeser. Harapannya tidak ada kerumunan warga saat akhir pekan.

"Istilahnya bukan ditutup, tapi dialihkan. Dialihkan sebagai tindak lanjut surat instruksi gubernur, salah satu poinnya pada 6-7 dan Sabtu-Minggu Kaltim Steril sampai waktu yang tidak ditentukan," kata Asisten I Bidang Perekonomian dan Kesehatan Masyarakat Setkab PPU, Ahmad Usman beberapa waktu lalu. Intinya jadwal yang buka pada dua hari akhir pekan itu dialihkan pada hari lain. "Pasar kan hari-hari ada. Jadi dikurangi, ditutup dulu," sebutnya. Pasar Petung yang semula buka Pada Rabu dan Sabtu, dialihkan Senin dan Jumat. Begitupun untuk Pasar Babulu, yang sebelumnya buka Selasa dan Sabtu. Pasar Waru yang Kamis dan Minggu berubah jadi Senin dan Kamis. Sedangkan Pasar Nenang yang biasa buka setiap hari dijadikan Selasa dan Kamis saja. Keputusan itu menurutnya sudah sangat tepat. Dengan berbagai pertimbangan banyak pihak. "Hari jualan kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat masih ada. Jadi bisa dimaksimalkan belanja di hari-hari itu," harapnya. Alasannya saat ini secara umum Kaltim berada di zona merah. Termasuk PPU. Makanya Gubernur Kaltim Isran Noor mengeluarkan instruksi itu. Tujuannya tak lain sebagai upaya pencegahan dan meningkatkan kewaspadaan pada COVID-19. "Kita selama ini sudah ketat, tapi kali ini harus lebih ekstra lagi. Diambil Sabtu-Minggu karena itu hari banyak orang berkerumun. Kalau belanja biasa saja tidak masalah, tapi kalau nongkrong, ngumpul, ngobrol lama-lama itu kan tidak perlu," tutupnya. Penerapan Kaltim Steril atau meniadakan aktivitas pada Sabtu dan Minggu masih berlaku. Hingga waktu yang belum ditentukan. Sudah dua kali berjalan. Di PPU aturan itu juga diberlakukan. Meski tak ketat-ketat amat. Tapi terlihat manjur. Aktivitas masyarakat di luar rumah turun drastis. Di jalanan hanya sedikit lalu lalang warga. Di pasar-pasar, tak sedikit lapak yang buka. Tapi pembelinya juga sedikit yang mondar-mandir. Nah, hal itu jelas menjadi masalah baru. Keluhan itu disampaikan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Petung, Muhammadsyah. Ditemui saat di Kantor DPRD PPU. Ia mewakili sekira 600 lebih pedagang yang ada di sana. "Mewakili pedagang, kami mengikuti aturan yang dikeluarkan untuk Kaltim Steril. Meski tak ada surat resmi," katanya. Ia menjelaskan pada pekan pertama penerapan, pedagang di sana patuh. Sebagian memang masih berjualan. Karena memang tak ada larangan dari Pemkab. Dengan catatan protokol kesehatan (prokes) lebih diperketat. "Tapi kami keberatan, cuma pasar tradisional yang ditutup. Tapi minimarket, seperti Alfamidi dan Indomaret tetap dibuka. Padahal mengundang kerumunan juga," ungkapnya. Akhirnya, pada pekan kedua mereka bersepakat untuk buka. Begitupun dengan pedagang dari Pasar Nenang, Penajam yang sempat ikut rapat bersama. Namun percuma. Pengunjung tak ada. Alhasil, nyaris tak ada pemasukan. "Sepi, bahkan tidak ada pengunjung sama sekali," tandasnya. Dari situ, ia menyayangkan sikap pemerintah. Karena tidak ada pemberitahuan dari pemerintah untuk sosialisasi kepada warga. Bahwa pedagang boleh tetap buka dengan catatan. Adapun, Pemkab PPU telah mengeluarkan arahan baru. Terkait perubahan jadwal buka pasar yang ada di PPU. Pasar Petung yang semula buka Pada Rabu dan Sabtu, dialihkan Senin dan Jumat. Begitupun untuk Pasar Babulu, yang sebelumnya buka Selasa dan Sabtu. Pasar Waru yang Kamis dan Minggu berubah jadi Senin dan Kamis. Sedangkan Pasar Nenang yang biasa buka setiap hari dijadikan Selasa dan Kamis saja. Tapi Muhammadyah mengutarakan pihaknya tetap keberatan. Ia menilai itu sangat merugikan. "Kami bertanya-tanya, apasih bedanya Sabtu-Minggu dengan hari lainnya. Kenapa dua hari itu tidak boleh buka, hari lainnya dibebaskan," bebernya. Satu hal yang ia keluhkan juga karena minimnya pelibatan mereka. Dalam setiap perumusan penerapan kebijakan. Untuk itu, ia mau pemerintah bisa lebih bijak dalam menerapkan kebijakan. Yang langsung berkenaan dengan masyarakat. Ia berharap, kebijakan Kaltim Steril ini bisa dievaluasi. Dan mengeluarkan solusi yang lebih tepat dengan tidak merugikan pihak manapun. "Kami tidak pernah dilibatkan dalam setiap perumusan kebijakan soal pembatasan aktivitas masyarakat," pungkasnya. (rsy/boy)

Sumber: