Pengembangan Bandara APT Pranoto Mandek, Komisi III DPRD Kaltim Sebut Kemenhub Ingkar Janji

Samarinda, NomorSatuKaltim.com - Komisi III DPRD Kaltim melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto, Senin (15/2/2021) siang. Pertemuan tersebut guna membahas mandeknya pengembangan maupun penyempurnaan fasilitas bandara APT Pranoto yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin menyebutkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengingkari komitmennya untuk pengembangan fasilitas dan utilitas Bandara APT Pranoto. Sebab selama ini pengembangan bandara tersebut masih jalan di tempat. "Karena sejak 2018 kita menyerahkan aset bandara ke Kementerian Perhubungan, dengan catatan menuntaskan sisa-sisa pembangunan. Seperti pencahayaan, pemagaran, dan taxiway," jelasnya Ketika dikonfirmasi media ini. Namun, sisa pembangunan yang disinggung Syafruddin ternyata belum dituntaskan oleh Kemenhub. Ia mengatakan akan ada hasil evaluasi dari pertemuan tersebut. Sehingga Komisi III dapat menentukan, apakah perlu membentuk tim khusus yang akan memberi koreksi secara menyeluruh dari hasil evaluasi. Ia melanjutkan jika disepakati untuk membentuk tim evaluasi, hasil kerja tim tersebut akan menjadi penentu, apakah Bandara APT Pranoto tetap dikelola Kemenhub, atau di bawah naungan PT Angkasa Pura. "Karena bandara besar di seluruh Indonesia itu kan pengelolanya Angkasa Pura, sehingga ini jadi catatan kita bersama," imbuh Syafruddin. Politisi dari Fraksi PKB ini turut membeberkan, pengembangan bandara juga menggunakan anggaran dari APBD Kaltim sebesar Rp 2,5 triliun. Akan tetapi, fasilitas yang sekarang pun belum lengkap. Walaupun diakuinya ada progres pengerjaan pengembangan bandara, namun ia tetap menilai Kemenhub belum memenuhi komitmennya. "Padahal kita semua tahu pembangunan APT Pranoto pembangunannya menggunakan APBD. Tidak murni APBN seperti di Jawa Barat dan DIY. Artinya Kaltim dianaktirikan," kata Syafruddin. Dari pertemuan tersebut, UPBU APT Pranoto akan berusaha mendorong Kemenhub agar memaksimalkan pengalokasian dana pengembangan bandara. Kendati, akhir-akhir ini muncul kebijakan pemerintah yang melakukan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Meskipun demikian Syafruddin menyatakan DPRD Kaltim terus mendorong agar komitmen pengembangan bandara segera terpenuhi secara profesional. Terkait wacana penambahan runway atau landasan pacu APT Pranoto untuk menyambut Ibu Kota Negara (IKN) baru, ia mengatakan ada penambahan landasan pacu sepanjang 2.500 meter untuk menambah kapasitas lalu-lintas pesawat udara. "Sehingga tidak hanya pesawat Boeing, tapi Airbus bisa mendarat di APT Pranoto," pungkasnya. (aaa/zul)

Sumber: