Sektor Perdagangan Dominasi Penerima Dana Bergulir Telkom, Tahun Ini Kucurkan Rp 4,5 Miliar 

Manager HR & CDC Witel Balikpapan, Muh Mas’udi. (Fey/diswaykaltim.com)

Balikpapan, DiswayKaltim.com – Memasuki triwulan ketiga 2019, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) sektor perdagangan masih mendominasi penerimaan dana bergulir program kemitraan Telkom di wilayah Balikpapan.

Tercatat sejak Januari hingga September 2019. Ada 34 atau 45 persen sektor perdagangan yang menerima dana bergulir dari Rp 3,1 miliar yang disalurkan.

Kemudian disusul sektor jasa sebanyak 19 pelaku usaha. Sisanya sektor industri, perkebunan, perikanan, pertanian dan peternakan.

“Sebenarnya kami dorong terus ini industri. Tapi intinya kita sangat senang banyak industri yang bisa dibangun. Kedepannya harapannya akan banyak industri yang bisa dibantu melalui program kemitraan,” ungkap Manager HR & CDC Witel Balikpapan, Muh Mas’udi, saat penyerahan dana bergulir triwulan III/2019, Selasa (24/9/2019).

Pada triwulan III/2019 tercatat Rp 1,057 miliar digelontorkan bagi 30 binaan yang berasal dari Balikpapan, Kabupaten PPU, Paser dan Kutai Kartanagera.

“Tahun ini, dana bergulir yang akan diserahkan ke UMKM sebanyak Rp 4,5 miliar lebih,” sebutnya.

Menurutnya, setiap triwulan dana bergulir yang disalurkan terus meningkat. Sejak 2002 program ini digulirkan hingga triwulan III/2019 telah tersalurkan sebesar Rp 64 miliar lebih dengan 2.410 pelaku usaha atau mitra binaan.

“Dari sejak digulirkan perdagangan memang masih mendominasi, kemudian perkebunan dan industri,” ujar Muh Mas’udi.

Sekretaris Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Balikpapan Malik effendi menyebut upaya Telkom Balikpapan ini sebagai ketaatan perusahaan membantu pengembangan ekonomi masyarakat.

“Telkom salah satu yang patuh, memberikan bantuan sejak tahun 2002,” bilang Malik.

Dia berharap usaha mikro kecil memiliki legalitas sesuai instruksi presiden. Untuk memperoleh itu terbilang gampang karena sudah bisa membuatnya dengan mudah ke kecamatan.

Karena kedepan apapun bantuan yang diberikan pemerintah melalui kementerian berupa pelatihan dan bantuan alat diutamakan yang punya legalitas. (k/fey/eny)

Sumber: