IKN Tetap Prioritas, Sudah Masuk Prolegnas DPR RI

PPU, nomorsatukaltim.com – Proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim dipastikan berlanjut. Kabar itu dibuka Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam Pongrewa.

Progres terbaru sudah memasuki tahap finalisasi. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Manoarfa saat rapat akhir tahun (2020). "Rancangan Undang-Undang (RUU) ibu kota baru sudah selesai. Dan telah masuk antrean program legalisasi nasional (Prolegnas). Telah jadi prioritas untuk dibahas DPR RI," ujarnya, Kamis (27/1/2021). Idealnya, setelah masuk Prolegnas, maka itu harus selesai di tahun ini. Hamdam memang rajin berkomunikasi dengan pusat soal isu IKN itu. Adapun pemindahan IKN ke sebagian wilayah PPU dan Kukar itu sudah memiliki master plan. Rancangan utama dan rencana detail ruang ibu kota baru (detail plan) juga telah dirampungkan. Jadi disebutkan seluruh persyaratan untuk pemindahan sudah berjalan. Selanjutnya tinggal menunggu keputusan politik kepala negara. Dan penetapan atau pengesahan regulasi dari DPR RI. Ditambah lagi, Badan Otorita untuk mengurus seluruh rencana juga telah siap. Tinggal penentuan calon ketuanya saja. Kementerian Bappenas, tambah Hamdam, menyatakan pembangunan IKN bisa dilakukan kapan saja. Yang utama itu keputusan politik dari Presiden Joko Widodo. "Ya tinggal Peraturan Pusat (Perpu). Karena itu landasan utama regulasi pemindahan IKN. Kalau keputusan politik kawasan ibu kota negara baru harus langsung dibangun, Kementerian Bappenas sudah siap melaksanakan," sebutnya. Masa pandemi COVID-19 saat ini, yang sempat disebut menjadi musabab ditundanya program, sedikit demi sedikit mulai terurai. Oleh karena itu, pemerintah pusat pasti serius dengan menyelesaikan dasar-dasar persiapan pemindahan IKN. Yang lebih meyakinkan lagi, tak sedikit pembangunan di Kaltim masuk program strategis nasional (PSN). Yang digadang-gadang menjadi penunjang utama lokasi pusat negara itu. Seperti proyek Bendungan Sepaku-Semoi, Bendung Gerak Telake dan beberapa lagi. Terkait sepinya informasi soal IKN, Hamdam menegaskan tak ada yang disembunyikan oleh pemerintah. Namun bisa saja, kabar itu disimpan sementara untuk menekan munculnya spekulan-spekulan. Dengan kabar ini, Hamdam berharap pembangunan yang ada bisa merata. Entah itu infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Terkait adanya pihak yang kurang setuju, menurut ia itu hanya karena kurangnya pemahaman saja. "Tentunya ini merupakan kabar baik. Karena penyusunan induk pembangunan kawasan ibu kota baru terus berlanjut," pungkasnya. (rsy/boy)

Sumber: