APBD Kutim Naik Jadi Rp 2,9 T, Tapi….

Kutim, nomorsatukaltim.com – Pemkab dan DPRD Kutim sepakat. Besaran APBD tahun depan berada di angka Rp 2,9 triliun. Naik Rp 300 miliar dari tahun ini. Sebenarnya pada pembahasan KUA-PPAS APBD Kutim tahun depan nilainya diproyeksi hanya Rp 2,6 triliun. Tetapi karena ada tambahan dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim. Maka kini rancangan APBD Kutim menjadi Rp 2,9 triliun.

Tapi begitu, ada yang menarik saat Rapat Paripurna DPRD Kutim dengan agenda pandangan umum fraksi terkait rencana APBD Kutim 2021. Yang digelar pada Selasa 24 November 2020 sore. Dari 7 fraksi yang ada, rata-rata meminta pendapatan asli daerah (PAD) tahun depan digenjot.

Alasannya, agar struktur APBD Kutim tidak lagi bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sehingga jika ada perubahan kebijakan pemerintah pusat maka akan berimbas kepada sumber keuangan Kutim.

"Perlu bisa petakan potensi retribusi daerah yang bisa jadi sumber kas daerah," ucap Kajang Lahang dari fraksi NasDem.

Menurutnya, ada banyak potensi untuk bisa menjadi pemasukan daerah. Mulai dari retribusi angkutan perkebunan sawit. Izin usaha juga dinilai bisa jadi tambahan kas daerah. Tinggal bagaimana upaya pemerintah daerah saja untuk terus menggali potensi-potensi itu.

"Jadi kita tidak lagi bergantung pada dana transfer pusat," imbuhnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh fraksi Kebangkitan Indonesia Raya. Diwakili oleh Sobirin Hasan, juga meminta pemerintah bisa meningkatkan PAD. Dengan PAD yang tinggi tentu akan membuat pembangunan bisa lebih leluasa dan meluas.

"Banyak potensi selain sektor dana perimbangan. Maka ini harus jadi perhatian pemerintah," sebut Sobirin.

Tetapi fokus tahun depan, yang paling penting adalah bagaimana APBD Kutim bisa memenuhi infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih dan listrik. Selain itu, kebijakan APBD juga harus bisa selesaikan utang kepada pihak ketiga. Serta harus bisa menyelesaikan penanganan ekonomi di masa pandemi COVID-19.

"Intinya belanja daerah harus benar-benar efektif dan bisa dirasakan masyarakat. Apalagi ada pandemi ini, hal itu juga tak bisa disepelekan," katanya. (bct/ava)

Sumber: