PPU Fokuskan Anggaran 2021 untuk Proyek Jalan
PPU, nomorsatukaltim.com - Penajam Paser Utara (PPU) merencanakan beberapa pembangunan multiyears untuk tahun 2021. Hal itu terungkap saat penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon untuk on Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021 Kabupaten PPU, Rabu, (18/11/2020).
Ketua DPRD PPU Jhon Kenedy, menyebutkan ada 12 paket infrastruktur tahun jamak. Kesemuanya proyek yang diprioritaskan untuk masyarakat. Sebagian besar untuk pembangunan jalan di 4 kecamatan di PPU. Jangkanya selama dua tahun ke depan.
"Prioritas kegiatan tahun 2021 nanti adalah pembangunan infrastruktur jalan. Termasuk jalan usaha tani dan jalan nelayan. Ada juga pembangunan di dinas pendidikan dan dinas kesehatan," terangnya, Kamis (19/11/2020).
Salah satu prioritas pembangunan jalan di 2021 tersebut adalah menuntaskan pembangunan Coastal Road. Yang sudah lama tak jelas nasibnya.
"Itukan sudah mangkrak cukup lama. Jadi bupati bertekad untuk menyelesaikan pembangunan ini. Rencananya ini sampai tuntas, tapi disesuaikan dengan kekuatan anggaran kita juga," ujarnya.
Jalan pesisir yang masuk dua kelurahan, Nipah-Nipah dan Nenang ini dimulai sejak 2016. Hingga 2018, diketahui pembangunan baru 40 persen.
Total yang dianggarkan dalam usulan multiyears untuk proyek, tak diungkap tegas oleh Jhon. Tapi ia mengatakan anggaran yang akan terpakai mencapai Rp 100 miliaran.
Selain itu, ada lagi pembangunan anjungan (dermaga) di Kelurahan Penajam. Tepatnya di kawasan pelabuhan speedboat dan kapal motor (klotok). Wilayah itu juga merupakan lokasi pasca kebakaran beberapa waktu lalu.
"Anjungan itu diusulkan anggarannya sekitar Rp 190 miliar," ungkapnya.
Selebihnya, masih ada 10 proyek lagi yang enggan ia ungkapkan secara detail. "Ya utamanya jalan tadi. Kalau totalnya 12 paket itu ada sekitar Rp 1,2 triliun," sebutnya.
Namun begitu, Jhon mengingatkan. Namanya juga plafon, ya tandanya masih berupa rencana. Semua hal masih bisa berubah. Baik soal proyeknya, maupun jumlah estimasi anggarannya. Menyesuaikan dengan APBD yang didapatkan PPU.
Proyeksinya sudah ada. Sekira Rp 1,6 triliun. Tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun, pandemi jelas akan berpengaruh pada jumlah itu.
"Paling besar APBD kita itu dari dana perimbangan. Utamanya dari dana bagi hasil (DBH) migas," tegasnya.
Lebih lanjut, nota kesepakatan itu ditandatangani oleh anggota dewan bersama Plt. Sekda PPU, Ahmad.
"Kami menjalankan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dan Nomor 64 Tahun 2020. Dokumen KUA-PPAS ini telah dibahas oleh tim TAPAD PPU bersama Badan Anggaran DPRD PPU," tutupnya. (Adv/rsy/ava)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
