Jalan Berliku Kawasan Ekonomi Khusus; Dewan Nasional KEK Pantau Progres MBTK

Komitmen pemerintah mewujudkan transformasi ekonomi Kaltim terus berjalan. Meski kondisinya tidak mudah. Diperlukan keseriusan. Mempercepat pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendukung.

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Hilirisasi diharapkan menjadi salah satu nadi transformasi ekonomi Kaltim ke depan. Komoditas unggulan Kaltim perlu peningkatan nilai. Meningkatkan produksi barang mentah ke industri pengolahan. Mewujudkan itu, peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam menunjang aktivitas industri sangatlah vital. Pengembangan dan pembangunan KEK di Kaltim memang masih belum optimal. Perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Tiga di antaranya kawasan yang masuk prioritas adalah Maloy Batuta Trans Kalimanyan (MBTK), Kawasan Industri Kariangau (KIK), dan Kawasan Industri Buluminung. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim Abu Helmi bahkan mengatakan, Dewan Nasional KEK sudah meminta laporan pengembangan realisasi MBTK di Kutai Timur. Untuk itu, ia meminta instansi terkait, dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kaltim segera menyelesaikan laporan tersebut. "MBTK, Kariangau dan Buluminung adalah tiga prioritas kawasan ekonomi. Yang perlu dilakukan percepatan dalam pembangunan," kata Abu Helmi, dalam Focus Group Discussion (FGD), Forum Percepatan Penumbuhan dan Pengembangan Populasi Industri di Kawasan Peruntukan Industri Prioritas. Yang digelar Disperindagkop Kaltim, Selasa (27/10) di Hotel Midtown Samarinda. Selain kawasan yang sudah ada, pemprov juga mendukung rencana pembangunan KEK baru. Yang bisa saja diusulkan pihak swasta. Tidak harus dari pemerintah. "Dalam ketentuan, dibolehkan diajukan swasta," tandasnya. Pempro, katanya, mendukung rencana pengembangan KEK. Baik KEK yang sudah ada, mau pun usulan kawasan ekonomi baru. Karena semakin banyak KEK akan meningkatkan pendapatan daerah, kemudahan usaha, dan pengembangan investasi. Yang berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat.   Dalam kesempatan sama, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (Kpw BI) Kaltim Tutuk Setya Hadi Cahyono menjelaskan dampak positif adanya KEK bagi daerah. Di antaranya, dapat mendorong perdagangan, meningkatkan penerimaan devisa, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan investasi. Serta dapat mempercepat reformasi struktural dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. "Kuncinya, perlu penguatan fungsi kawasan. Belajar dari negara maju. KEK, harus bisa menjadi engine of economic growth atau mesin pertumbuhan ekonomi," ungkapnya. Namun, ia juga mengakui. Dari kajian yang dilakukan BI, biaya logistik dalam aktivitas industri di Kaltim terbilang tinggi. Hal ini masih menjadi kendala yang menghambat penanaman investasi di Kaltim. Untuk itu, sebut Tutuk, perlu adanya insentif fiskal dan non fiskal agar menarik bagi investor. Dan konektivitas infrastruktur penghubung di kawasan industri. MBTK menurut Tutuk, punya potensi besar untuk dikembangkan. Kawasan ini dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia-II (ALKI II). Dikelilingi oleh sumber daya yang melimpah. Seperti kebun sawit dan cadangan batu bara di Kutai Timur. Serta berada pada jalur interkoneksi Kalimantan dan Sulawesi. Yang merupakan jalur lintas regional. MBTK diprediksi mampu menarik investasi yang cukup besar. Dan meningkatkan PDRB Kutai Timur hingga Rp 4,67 triliun per tahun. Begitu pula dengan Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung. Dua kawasan ini, berdekatan dengan lokasi ibu kota negara baru (IKNB). Sehingga memiliki potensi besar sebagai pusat kawasan industri penunjang aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA) di Kaltim. Namun demikian, kondisi riil dua kawasan industri tersebut. Untuk saat ini belum siap ditawarkan sebagai kawasan industri kepada calon investor. Karena belum adanya fasilitas pendukung seperti jalan, listrik, gas, jaringan, dan air yang belum terbangun dan terkoneksi. Kondisi lahan yang belum clean and clear juga turut menjadi kendala. Untuk itu perlu adanya komitmen bersama untuk pengembangan dan pembangunan. Sehingga kawasan ini siap beroperasi dan dimanfaatkan sebagai KEK. (krv/eny)

Sumber: