DPRD Bontang Pertanyakan Komitmen 10 Persen APBD untuk Urusi Banjir

Bontang, nomorsatukaltim.com - Komitmen Pemkot Bontang urusi banjir ditagih. Yang menagih anggota dewan. Nursalam dulu ketua dewan, sekarang jadi anggota Komisi II DPRD Bontang. Komisi yang mengurusi keuangan daerah.

Dulu -tahun 2019- Pansus Banjir rekomendasikan 16 poin. Poin itu isinya solusi agar Bontang tak banjir lagi. Solusinya susah-susah gampang.

Yang susah seperti pembangunan bendungan pengendali di hulu sungai Bontang. Susah karena hulu sungai itu bukan wilayah Bontang : masuk Kawasan Hutan Lindung.

Nah, yang gampang alokasikan anggaran 10 persen untuk atasi banjir. Gampang karena pemerintah cukup masukan saja prioritas belanja daerah selama 3 tahun.

Asalkan ada niat pasti bisa. Nah karena itulah dewan bertanya. Sudah sejauh apa rekomendasi yang gampang itu dilakukan pemerintah.

Tapi pasti ada belanja yang dikorbankan. Demi memenuhi tuntutan itu. Tapi belanja-belanja yang tidak prioritas

"Harusnya Rp 130 miliar selama 3 tahun sudah dikucurkan, terus bagaimana sekarang," ujar Nursalam kepada wartawan.

Anggota dewan 3 periode ini belum yakin pemerintah sudah penuhi komitmennya. Walaupun sejak awal tahun belum ada banjir besar seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi komitmen tetap janji. Dan harus ditepati.

Saat dikonfirmasi, Pjs Wali Kota Riza Indra Riadi mengaku baru tahu juga. Ada pansus banjir. Pria yang menjabat Pj Wali Kota ini memang baru masuk di Bontang akhir September lalu. Wajar saja tidak tahu.

Tapi sekarang sudah tahu. Dan Pjs Wali Kota pun setuju. "Kalau sudah disepakati yah harus dijalankan," ungkapnya.

Nah, sekarang sisa menunggu saja. Di pembahasan APBD 2021 nanti bakal masuk atau tidak. Bakal ditepati atau tidak. Itu tergantung niat saja. Biar dipaksain kalau enggak niat susah juga. (wal/ava)

Sumber: