3 Kabupaten Jadi Fokus Pemprov kaltara

TARAKAN, DISWAY – Sejumlah tantangan dan isu strategis dalam upaya pembangunan di Kaltara, disampaikan Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi pada rakor yang digelar Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Senin (19/10).

Misal, kata Teguh, terbatasnya SDM, minimnya infrastruktur, kondisi geografis sangat sulit, bentang alam yang luas, dan penyebaran penduduk yang tidak merata. Untuk pengembangan desa, berdasarkan data IDM 2020, dari 447 desa se-Kaltara, tercatat 19 desa mandiri, 41 desa maju, 153 desa berkembang, 208 desa tertinggal, dan 26 desa sangat tertinggal. “Untuk penataan dan pembangunan desa, ada beberapa isu yang diangkat oleh Pemprov Kaltara. Pertama, soal tata kelola desa. Lalu, soal penataan batas desa definitif, akuntabilitas, dan terakhir efektivitas,” ujar Teguh. Teguh menyebut, ada 3 kawasan di Kaltara yang menjadi fokus pengembangan potensi. Yakni kawasan perdesaan di Nunukan, Malinau, dan Bulungan. Di Nunukan, lokasinya di Kecamatan Sebatik Tengah, tepatnya di Desa Aji Kuning, Sungai Limau, Maspul, dan Bukit Harapan. Lalu di Kecamatan Sebatik Utara, yakni di Desa Sungai Pancang, Lapri dan Seberang. “Di sini potensinya adalah perkebunan kakao dan pisang, dengan luas 47,71 kilometer persegi,” ungkapnya. Di Bulungan, lokasinya di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, di Desa Tanjung Buka, Salimbatu dan Silva Rahayu. Potensi yang diandalkan adalah pertanian padi atau food estate, dengan luas 352,14 kilometer persegi. “Sedangkan di Malinau, di Kecamatan Malinau Utara, tepatnya di Desa Malinau Seberang, Kaliamok, Lubak Manis, Kelapis, Respen Tubu, Luso. Potensinya adalah pertanian padi, dengan luasan 57,17 kilometer persegi,” sebutnya. Untuk dana desa yang diterima sejak 2015 hingga 2020. Teguh menyebut, alokasinya untuk Kabupaten Bulungan pada 74 desa, dengan total pagu anggaran 2015-2020 sebesar Rp 376.608.942.000. Selanjutnya Malinau untuk 109 desa, dengan total pagu anggaran 2015-2020 sebesar Rp 635.461.035.000, Nunukan dengan 232 desa sebesar Rp 932.953.137.000, dan Tana Tidung dengan 32 desa sebesar Rp 184.160.538.000. “Totalnya ada 447 desa menerima dana desa dengan total pagu Rp 2,12 triliun, dari 2015 hingga 2020,” ujar Teguh. Hal lain yang dipaparkan Teguh, adalah soal penanganan pandemik COVID-19. Dimana total alokasi anggaran untuk penanganannya, mencapai Rp 112,9 miliar. Ini digunakan untuk penanganan bidang kesehatan sebesar Rp 52,8 miliar, penanganan dampak ekonomi Rp 45,09 miliar, dan penyediaan jaring pengaman sosial Rp 15 miliar. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana (P2WPB) Kemenko PMK, Mayjen TNI (Purn) Dody Usogo HGS yang hadir di rakor itu, mengatakan bahwa Menko PMK meminta semua pihak bersinergi dalam penyusunan sampai implementasi kebijakan pemberdayaan desa, dan kawasan perbatasan. Dan, diharapkan pula bahwa lewat pemantauan bersama, didapatkan informasi, data, dan evaluasi dari pemerintah daerah untuk kebijakan pemberdayaan desa serta kawasan perbatasan. HMS/REY

Sumber: