Masalah Besar Indonesia adalah Korupsi

Jakarta, nomorsatukaltim.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics (Indef) Faisal Basri mengatakan, Omnibus Law Cipta Kerja bukanlah jawaban untuk menciptakan lapangan kerja. Bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statitik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan berada pada level pertumbuhan 5 persen sejak 2016. Pemerintah sebelumnya sempat menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen.

Menurut Faisal, target tersebut masih sulit tercapai. Padahal di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur sangat masif dilakukan dan inflasi berada pada level terendah sepanjang sejarah.

Bahkan, angka kemiskinan pun berhasil ditekan hingga turun menjadi satu digit. Hal ini tidak pernah terjadi sejak Indonesia merdeka.

Ketimpangan yang diukur dengan gini ratio juga turun ke arah di bawah 0,4. Artinya, ketimpangan di Indonesia rendah. Di masa Presiden SBY, gini ratio sempat di atas 0,4.

“Mengapa dengan segala keberhasilan yang fenomenal itu pertumbuhan justru melemah dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya?” sebut Faisal dalam blog-nya, Jumat (9/10).

Faisal mengatakan, meski investasi juga mencatatkan pertumbuhan tinggi, namun tidak cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang hanya bertahan di level 5 persen.

Masalah yang paling besar, kata Faisal, adalah korupsi yang merajalela. Namun baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru dilemahkan melalui revisi Undang-Undang KPK.

“Ibarat anak di usia pertumbuhan yang dapat asupan bergizi, tetapi mengapa berat badannya tidak naik. Boleh jadi banyak cacing di perut anak itu. Cacing di dalam tubuh perekonomian bisa berupa korupsi yang menyedot darah dan energi perekonomian,” jelasnya.

Dia menegaskan, jika pemerintah ingin target pertumbuhan ekonomi 7 persen tercapai dan tenaga kerja lebih banyak yang bisa terserap, maka yang harus diberantas adalah korupsi.

“Jika Pak Jokowi mau mencapai pertumbuhan 7 persen sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja, tak perlu Omnibus Law yang banyak cacatnya itu. Perangi saja terus korupsi. Maka pertumbuhan 7 persen otomatis akan tercapai,” kata Faisal. (bi/qn)

Sumber: