Pendamping PKH Dituntut Berintegritas

GUBERNUR Kaltara menghadiri pembukaan Workshop P2K2 SDM PKH Kaltara, Rabu (23/9).(HUMAS PEMPROV KALTARA)

TARAKAN, DISWAY – Penanggulangan kemiskinan menjadi atensi Pemprov Kaltara di bawah kepemimpinan Gubernur Irianto Lambrie.

“Tugas utama pemimpin adalah mengurangi orang miskin. Membuat rakyatnya lebih bahagia atau sejahtera dari sebelumnya,” kata Irianto saat membuka Workshop Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) SDM PKH Kaltara, Rabu (23/9).

Untuk memenuhi hasrat tersebut, pemerintah baik pusat maupun daerah sudah menyiapkan berbagai skema untuk penanganan kemiskinan. Ini dilakukan sejak 2017.

“Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia, khususnya Kaltara sejak 2007, pemerintah Indonesia telah melaksanakan program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan,” ungkapnya.

PKH merupakan program nasional sebagai upaya pembangunan sistem perlindungan sosial kepada keluarga sangat miskin (KSM) melalui bidang pendidikan dan kesehatan.

“Diharapkan program tersebut, mampu memutus rantai kemiskinan melalui adanya kesempatan bagi ibu hamil dan anak usia sekolah pendidikan dasar, untuk mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Dalam mewujudkannya, SDM memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Integritas dan kompetensi SDM kesejahteraan sosial, merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan peningkatan kualitas kesejahteraan sosial.

“Dari itu, SDM dalam hal ini pendamping PKH harus meningkatkan kompetensi dan integritasnya,” tutur Irianto.

Dengan kata lain, para pendamping PKH harus dapat membantu orang miskin, juga dirinya sendiri. Dalam hal membantu diri sendiri, pendamping PKH diberi insentif sekitar Rp 3 juta per bulan.

Dalam penilaian Gubernur, pemicu kemiskinan berkaitan erat dengan sikap mental, dan cara berpikir juga pola pendidikan di keluarga dan pendidikan formal. “Kemiskinan itu terindikasi dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, ketergantungan pasokan kebutuhan dari pemerintah atau negara lain, kekurangan penghasilan, dan lainnya,” ungkapnya.

“Selain itu, gambaran kemiskinan juga dapat dilihat dari usia harapan hidup rata-rata masyarakat di suatu negara. Juga dapat ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” sambung Irianto.

Kaltara sendiri, meski IPM-nya masih di bawah rata-rata nasional, namun masih lebih baik daripada provinsi lain di Kalimantan. Kaltara juga memiliki tingkat pendapatan yang merata. Ini tergambar dari Indeks Gini Ratio atau tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat. Rata-rata Gini Ratio nasional 0,33, sedangkan Kaltara 0,29.

Sumber: