Pokja 30: 69 Persen Lahan Terbakar di Kaltim Berada di Wilayah Konsesi
Ketua Pokja 30 Kaltim, Buyung Marajo.-(Tangkapan Layar/ Istimewa)-
SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Ketua Pokja 30 Kaltim, Buyung Marajo menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang terus berulang.
Dia menilai persoalan tersebut tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan musim kemarau atau fenomena El Niño, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola, aktivitas industri ekstraktif, pengawasan, dan penegakan hukum.
Hal itu disampaikan Buyung dalam diskusi yang digelar Working Group PWYP Indonesia Regional Kalimantan bertema "Sepuluh Tahun Setelah Perjanjian Paris, Karhutla Masih Berulang: Masalahnya Bukan Sekadar Musim Kemarau, tetapi Juga Tata Kelola, Pengawasan dan Penegakan Hukum", pada Minggu, 25 Oktober 2026.
Dia juga menyoroti tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran pemerintah dan persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
BACA JUGA: Karhutla Berulang, DPRD Kaltim Menilai Pemprov Minim Upaya Mitigasi dan Komunikasi
Buyung mengatakan, karhutla dan banjir yang berulang di Kalimantan seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Menurut dia, pola kejadian tersebut dapat diprediksi karena berlangsung dari tahun ke tahun.
“Kalau Kalimantan ini hujan kebanjiran, kemarau kebakaran. Ini berulang, sehingga ada joke yang miris bagi saya, bahwa ini seperti menjadi event tahunan karena kita terbiasa dengan keadaan seperti ini,” ujarnya.
Ia mengkritik anggapan bahwa masyarakat Kalimantan harus beradaptasi dengan kondisi tersebut. Menurut Buyung, pernyataan semacam itu mengabaikan persoalan kebijakan dan kondisi lingkungan yang dihadapi masyarakat di daerah.
Buyung juga menyoroti besarnya tekanan industri ekstraktif di Kaltim, mulai dari pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, perkebunan kelapa sawit, hingga sektor kehutanan.
BACA JUGA: Ini Alasan BNPB belum Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional
Aktivitas tersebut, menurut dia, perlu dilihat dalam kaitannya dengan penyempitan ruang hidup dan terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber penghidupan.
“Keselamatan warga negara ini harus diutamakan. Kita tidak bisa hanya melihat satu jenis krisis, tetapi harus melihat berbagai krisis yang bergelut di ruang hidup masyarakat,” katanya.
Dia menjelaskan, masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah konsesi menghadapi berbagai keterbatasan. Di antaranya akses terhadap sumber air, ruang kelola, lingkungan yang sehat, serta ruang aman untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
Menurut Buyung, situasi itu semakin berat ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus membiayai berbagai program yang menjadi kewenangan atau prioritas pemerintah pusat.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
