Tolak Politik Uang

TANJUNG SELOR, DISWAY – Politik uang tak bisa dipungkiri selalu ada di perhelatan pemilihan umum (Pemilu). Berbagai cara pun dilakukan. Baik oleh peserta pemilu maupun tim suksesnya.

Wanti-wanti dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada mereka yang menjadi kandidat pesta demokrasi. Termasuk masyarakat, juga selalu disampaikan di setiap perhelatan pemilu.

Seperti disampaikan komisioner Bawaslu Bulungan Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa, Syaifuddin, Bawaslu selalu mewaspadai munculnya politik uang. Termasuk di perhelatan Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemik COVID-19.

Menurutnya, himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat pandemik COVID-19, bisa menjadi sasaran empuk para kandidat kepala daerah memanfaatkan situasi tersebut.

Mencegah hal itu terjadi, pihaknya pun telah memberikan instruksi kepada pengawas kecamatan dan desa maupun kelurahan, untuk gencar melakukan sosialisasi. Agar dapat mencegah politik uang.

“Imbauan kami kepada peserta pemilihan umum, juga tidak melakukan praktik politik uang,” kata Syaifuddin, Senin (21/9).

Menurutnya, imbauan itu pun ditujukan kepada masyarakat, agar tidak menerima jika ada calon menjanjikan atau memberikan uang, serta pemberian dalam bentuk lainnya, demi meraih suara.

Dikatakan, pemberian uang atau dalam bentuk lain, baik langsung atau tidak langsung dengan tujuan untuk memengaruhi pemilih, dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan Pasal 187A UU 10/2016.

“Dalam pasal itu, penerima dan pemberi bisa diancam pidana paling singkat 36 bulan, dan denda maksimal Rp 1 miliar,” tegasnya.

Bakal calon bupati Bulungan, Syarwani, sepakat menolak adanya politik uang. Menurutnya, meski saat ini ekonomi warga tengah goyah, namun bukan berarti dijadikan momentum memberikan pendidikan politik yang buruk. Yakni menggunakan politik uang demi mencapai kemenangan.

“Terhadap isu money politik, tentu menjadi komitmen kami untuk bersama penyelenggara memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat. Agar menjadi pemilih yang cerdas dan tidak terpengaruh dengan isu money politik tersebut, sekalipun kita dalam keadaan ekonomi yang sulit,” kata Syarwani.

Bakal calon wakil bupati Bulungan, Kosmas Kajan, menegaskan sangat tidak manusiawi jika kondisi masyarakat dimanfaatkan oleh pihak-pihak melakukan politik uang, demi meraih suara.

“Kami tidak ingin hanya karena memberikan selembar atau dua lembar uang, tapi nanti saat kami memimpin, justru menyengsarakan,” ujarnya.

Penolakan terhadap cara-cara yang tidak mendidik pemilih, juga disampaikan bakal calon bupati Bulungan lainnya, Najamuddin. Ia pun sangat mendukung upaya penyelenggara pemilu untuk menghentikan praktik politik uang.

Sumber: