Mestinya Tak Memancing Keributan

Jakarta, nomorsatukaltim.com - Masyarakat jangan sampai dibuat resah dengan sejumlah pernyataan politik yang berseliweran di media sosial. Khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Apalagi di masa pandemi COVID-19. Seharusnya bangsa Indonesia bergotong-royong dan saling menguatkan. Agar dampak pandemi ini bisa mereda.

Bangsa Indonesia tentu tidak mengharapkan kejadian demo berjilid-jilid kembali terulang hanya karena ulah sebagian kalangan.

Oleh karena itu, hendaknya tokoh-tokoh politik juga sadar. Untuk lebih berhati-hati. Dalam berbicara di masa pilkada ini.

Saat ini, hangatnya situasi jelang Pilkada 2020 dapat dirasakan dari pernyataan sejumlah tokoh terkait demokrasi di daerah tersebut.

Sebut saja ujaran politikus Partai Demokrat Cipta Panca Laksana. Dalam akun Twitter pribadinya. Ia mencuit pada Jumat (4/9), “Paha calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan itu mulus banget.”

Panca memang tidak secara spesifik menyebut nama calon wakil wali kota yang dimaksud. Namun, cuitan itu ternyata menyinggung salah satu calon Wakil Wali Kota Tangsel Rahayu Saraswati (Sara). Yang notabene seorang wanita.

Sara tersinggung karena merasa fotonya saat sedang berolahraga dengan bercelana pendek dikomentari Panca. Dengan cara merendahkan martabat wanita.

Di sisi lain, ujaran Ketua DPP PDIP Puan Maharani tentang Sumatera Barat (Sumbar) juga dinilai sensitif bagi sebagian rakyat Minangkabau.

Puan mengumumkan pasangan cagub-cawagub Sumbar untuk Pilkada 2020 sembari menyatakan harapannya. Agar Provinsi Sumbar mendukung Pancasila. “Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” kata Puan.

Puan memang tidak mengatakan hal tersebut dalam akun pribadi seperti pada kasus pertama. Namun ia mengatakannya pada siaran streaming Youtube PDIP pada 2 September 2020. Tayangan itu disaksikan sebanyak 22.253 kali oleh warga Youtube, dan disukai kurang lebih 1.500 akun Youtube.

Pernyataan tersebut membuat resah masyarakat Sumbar. Media sosial pun berdengung. Ramai membicarakannya. Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) melaporkannya ke Bareskrim Polri. Namun ditolak oleh petugas Bareskrim Polri. Karena dinilai tidak memenuhi unsur yang disyaratkan.

Melihat gejala meningkatnya suhu politik mendekati Pilkada, menjadi sangat penting bagi elite politik. Untuk menahan diri membuat pernyataan-pernyataan yang meresahkan. Apalagi di masa pandemi COVID-19.

Jangan sampai menjadi amunisi di media sosial. Untuk merusak tatanan bernegara. Dengan berbagai konten negatif dan hoaks. Yang semakin memanaskan situasi.

Sumber: