Jalan Perbatasan Dilanjutkan

GUBERNUR Kaltara Dr H Irianto Lambrie meninjau rencana pelebaran dan pengaspalan Pelabuhan Tunon Taka, belum lama ini. (Berita terkait baca halaman depan Disway Kaltara)

Tanjung Selor, Disway – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), secara bertahap melanjutkan pembangunan jalan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara.

Jalan sepanjang 966,59 kilometer yang dibangun, terdiri dari jalan paralel perbatasan dan akses perbatasan. Demikian dirilis oleh Kementerian PUPR melalui laman resminya @kemenpupr, Selasa (28/7).

Terkait hal ini, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyatakan bahwa selain bertujuan mempercepat pemerataan ekonomi, dan memudahkan kendaraan logistik masyarakat untuk membawa produk-produk lokal, hadirnya infrastruktur dapat membuka akses warga. Untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan lebih muda dan murah.

Dengan begitu, tercipta jalur logistik yang dapat memicu pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan.

“Atas nama masyarakat Indonesia di Kalimantan Utara, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah. Dalam hal ini Kementerian PUPR.

Ini semua juga karena sinergi, komunikasi dan koordinasi yang terbangun dengan baik antara pemerintah daerah dengan pusat,” kata Irianto.

Dikatakan, sesuai keterangan dari Kementerian PUPR, pembangunan jalan perbatasan di Kaltara dibagi atas dua ruas ruas. Yakni ruas paralel perbatasan Long Boh hingga Malinau, dengan total panjang jalan 614,55 kilometer, dan ruas akses perbatasan Malinau hingga Long Midang sampai Mensalong-Tau Lumbis, dengan total panjang 359 kilometer.

Kondisi terakhir, sesuai informasi dari Balai Pelaksana Jalan Nasional XII, Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kaltara Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR, pembangunan jalan di perbatasan Kaltara menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

Untuk jalan paralel perbatasan sepanjang 614,55 kilometer, sudah terbuka jalan sepanjang 557,55 kilometer. Atau tinggal menyisakan sekira 57 kilometer lagi.

“Memang masih didominasi oleh jalan tanah, namun sudah ada beberapa segmen yang telah beraspal. Dimana sepanjang 5 kilometer telah teraspal, 19 kilometer berupa jalan agregat, 62 kilometer jalan urugan pilihan, dan 471,55 kilometer berupa jalan tanah. Itu artinya, tinggal menyisakan 57 kilometer jalan yang belum tembus, atau masih kondisi berupa hutan,” ungkapnya.

“Sedangkan untuk kondisi akses jalan perbatasan. Yakni akses jalan perbatasan Malinau-Long Midang, dari total panjang ruas 203,30 kilometer, telah terapal 42,74 kilometer. 160,56 kilometer jalan eksisting berupa tanah, dan relokasi sepanjang 102,47 kilometer.

Sementara, akses jalan perbatasan Mensalong-Tau Lumbis, dari total panjang ruas 155,70 telah teraspal 4,00 kilometer. 124,65 kilometer jalan eksisting berupa tanah, dan jalan yang belum tembus atau kondisi hutan sepanjang 27,05 kilometer,” tambahnya.

Untuk tahun ini, melalui APBN kembali dialokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan jalan pebatasan Indonesia-Malaysia di Kaltara. Sesuai kontrak, total nilainya mencapai Rp 318,9 miliar. Dimana dari total 10 paket program jalan perbatasan tahun ini, 8 paket di antaranya telah berkontrak.

Di antaranya, pembangunan jalan Long Boh-Metulang-Long, dengan panjang efektif 15,00 kilometer. Pembangunan jalan Long Boh-Metulang-Long Nawang 2, dengan panjang efektif 10 kilometer. Pembangunan jalan Long Nawang panjang efektif 2,30 kilometer.

Kemudian, pembangunan jalan Long Kemuat-Langkap 1 (penurunan grade), dengan panjang efektif 2,60 kilometer. Pembangunan jalan Long Semamu-Long Bawan 3 panjang efektif 4,74 kilometer, dan pembangunan jalan Long Semamu-Long Bawan 4, dengan panjang efektif 4 kilometer.

Ada juga pemeliharaan terhadap jalan perbatasan, dengan panjang efektif 283,33 kilometer, serta pemeliharaan rutin terhadap jembatan perbatasan, dengan panjang efektif 666 meter.

Dijelaskan Irianto, sedianya pada awal 2020, Satker Perbatasan Kaltara mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar. Namun demikian, adanya pandemik COVID-19, membuat Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR melakukan refocusing sehingga dana yang awalnya Rp 700,10 miliar untuk pembangunan ruas jalan pararel perbatasan, dan akses perbatasan di Kaltara, juga otomatis ikut berkurang.

“Jika di awal 2020 rencana paket pembangunan jalan di perbatasan totalnya ada 11 paket, dengan refocusing menjadi 10 paket saja. Dan, sesuai informasi dari Satker Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kaltara, terdapat 2 paket yang saat ini masih dalam proses, yakni untuk pembangunan Jalan Long Boh-Metulang (Buka Hutan) panjang efektif 4,30 kilometer, dan pembangunan jalan Malinau-Samamu 1, dengan panjang efektif 8 kilometer. Mudah-mudahan saja kedua paket ini bisa berjalan, tidak terkena dampak akibat adanya refocusing,” ujarnya. HUMAS

Sumber: