Marak PHK di Industri Media, Menkomdigi akan Bertemu Menaker Pekan Depan

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli pekan depan.

Pertemuan tersebut direncanakan untuk membahas maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor media yang belakangan ini semakin mengkhawatirkan.

Meutya menyatakan keprihatinannya terhadap situasi yang menimpa banyak pekerja media, termasuk jurnalis, produser, dan staf pendukung lainnya yang menjadi korban PHK akibat tekanan bisnis dan disrupsi teknologi digital.

"Saya merasa prihatin dengan kondisi ini. Kita akan bertemu dengan Pak Menaker dalam waktu dekat untuk membahas secara lebih menyeluruh. Sebelumnya kami juga telah berdiskusi secara informal dan menjaring masukan dari rekan-rekan pers dan pelaku industri media. Masukan ini penting bagi regulator untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memudahkan," ujarnya di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jumat (16/5/2025).

BACA JUGA : Sudah Hampir Sepekan, Bocah 7 Tahun yang Hilang di PlazaBalikpapan Belum Ditemukan

Dikutip dari Disway.Id, salah satu penyebab utama PHK di sektor media adalah transformasi digital yang berlangsung cepat, memaksa banyak perusahaan media konvensional untuk melakukan efisiensi besar-besaran.

Menurunnya pendapatan iklan dan perubahan perilaku konsumsi informasi masyarakat turut memperparah tekanan terhadap bisnis media. 

"Beberapa asosiasi, termasuk asosiasi televisi nasional, telah kami minta menyampaikan masukan secara tertulis. Kami ingin memastikan bahwa suara industri didengar sebelum kami mengambil langkah kebijakan. Jadwal pertemuan dengan Menaker masih kami susun, namun kami harap bisa terlaksana dalam pekan depan," kata Meutya.

Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah media nasional dilaporkan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, hingga harus melakukan PHK massal.

BACA JUGA : Dugaan Tambang Ilegal di Kebun Raya Unmul Samarinda Masih dalam Tahap Penyelidikan Polda Kaltim

Beberapa nama besar seperti Sea Today, RRI, TVRI, dan sejumlah media swasta diketahui telah merumahkan sebagian karyawannya.

Berdasarkan data dari platform satudata.kemnaker, sepanjang Januari hingga Februari 2025 tercatat sebanyak 18.610 tenaga kerja di seluruh Indonesia mengalami PHK.

Dari jumlah tersebut, Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan angka PHK tertinggi, yakni sebesar 57,37 persen dari total nasional.

Meutya menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut dari gelombang PHK ini, khususnya terhadap sektor pers yang memiliki peran vital dalam menjaga demokrasi dan kebebasan informasi.

BACA JUGA : Presiden Prabowo Resmikan Produksi Perdana Migas Forel dan Terubuk di Natuna

"Industri media tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri menghadapi situasi ini. Pemerintah harus hadir untuk menciptakan ekosistem yang mendukung transformasi digital mereka, sekaligus memberikan perlindungan terhadap pekerja media yang terdampak," tegas politisi perempuan tersebut.

Selain pertemuan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Digital juga berencana menginisiasi dialog multipihak yang melibatkan asosiasi media, dewan pers, dan akademisi guna mencari solusi jangka panjang atas tantangan struktural yang dihadapi industri ini.

BACA JUGA : Peluang Investasi Besar, Pemkot Samarinda Tawarkan Kemudahan Perizinan Usaha dan Kerjasama

Sumber: disway.id