Bankaltimtara

APBD PPU 2026 Seret, Bupati Mudyat Noor Putar Otak

APBD PPU 2026 Seret, Bupati Mudyat Noor Putar Otak

Bupati PPU, Mudyat Noor.-Awal-Disway Kaltim

PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi tantangan serius seiring proyeksi penurunan drastis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. 

Nilai APBD PPU yang pada 2025 mencapai Rp2,41 triliun. Namun pada 2026 mendatang diproyeksi nilainya hanya sekira Rp1,5 triliun.

Situasi ini memaksa Bupati PPU, Mudyat Noor, harus bekerja ekstra memutar otak untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus meminimalisir pengeluaran.

"Anggaran masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) coba kami potong. Karena bagaimanapun, pendidikan dan kesehatan adalah sektor yang lebih penting untuk kami utamakan," katanya, Jumat 10 Oktober 2025.

BACA JUGA:Rancangan KUA PPAS 2026 Telah Disepakati, Proyeksi Pendapatan Mahulu Turun Drastis

Untuk menambal defisit yang diproyeksikan, Pemkab PPU menerapkan sejumlah strategi untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain memaksimalkan berbagai sektor pajak, dan menekan Perusahaan Daerah (Perusda) untuk beroperasi secara lebih profesional dan mampu menghasilkan profit.

Kemudian, mengejar sumber dana eksternal, yakni Pemkab berupaya keras memaksimalkan perolehan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Transfer Kas ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

"Meski anggaran merosot, arah pembangunan daerah yang telah disusun harus tetap berjalan," sebutnya.

Salah satu fokus utama Pemkab adalah membenahi sektor kesehatan, khususnya pada fasilitas penunjang alat kesehatan di rumah sakit.

BACA JUGA:Bank Mandiri Rayakan HUT ke-27 dengan Pasar Murah di Kalimantan, Wujud Sinergi Majukan Negeri untuk Masyarakat

Selama ini, ketidaklengkapan fasilitas rumah sakit di PPU berdampak negatif pada pendapatan daerah dari klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Mudyat mencontohkan, klaim BPJS yang seharusnya bisa mencapai Rp100 miliar, hanya terealisasi sekira Rp50 miliar yang diterima daerah.

"Itu karena rumah sakit kita belum memenuhi fasilitas kesehatan," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: