DPRD Mahulu Geram, Desak Pemprov dan Pusat Perhatikan Jalan Menuju Perbatasan
Wakil Ketua II DPRD Mahulu, Desiderius Dalung Lasah.-Humas DPRD Mahulu.-
Kemudian dari Sungai Palu menuju Long Apari merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Namun demikian, selama ini PUPR Mahulu telah melakukan penanganan darurat di lapangan, terutama ketika mendapat laporan jembatan putus di beberapa titik.
“Ada beberapa titik sudah tangani, tapi sifatnya darurat saja. Karena kalau menunggu dari provinsi dan pusat tentu sangat lama” ujar Didik Subagya.
Mengenai akses jalan tersebut, lanjut Didik, PUPR Mahulu sebenarnya telah melakukan upaya koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim.
Namun respon dari pihak terkait belum ada alokasi anggaran khusus untuk menangani jalan tersebut.
Sebab, kondisi akses yang buruk itu sangat menyulitkan masyarakat di wilayah perbatasan, terlebih saat kondisi air Sungai Mahakam surut.
“Akses ke Tiong Ohang itu sudah dua tahun putus. Kami pernah koordinasi dengan pihak balai jalan nasional, tapi jawabannya belum ada pembiayaan,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
