Belanja Modal Kutim Tersendat, DPRD Minta Pemkab Percepat Eksekusi APBD

Ia pun meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera mempercepat proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen anggaran.

“APBD itu sudah disahkan. Artinya, program-program sudah siap dijalankan. Tinggal bagaimana OPD bisa mempercepat realisasinya,” tegasnya.

BACA JUGA: Pertumbuhan Ekonomi Kutim Melambat, Bupati Sebut Disebabkan Kebijakan Pengurangan Produksi Batu Bara

BACA JUGA: TPP ASN Kutim Menyusut, Ardiansyah Soroti Beban 7.500 PPPK dan SK Pinjaman

Faizal juga mengingatkan bahwa lambatnya belanja modal akan berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan perputaran ekonomi daerah.

Menanggapi hal tersebut, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, mengakui bahwa percepatan realisasi anggaran masih menjadi tantangan di awal tahun anggaran.

“Kita akui, percepatan ini masih berproses dan terus kita dorong agar segera berjalan,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah ketidakpastian jadwal transfer dana dari pemerintah pusat, yang memengaruhi perencanaan kas daerah.

BACA JUGA: Kinerja BUMD Belum Maksimal, Pengamat Soroti Peluang Besar di Kutim

BACA JUGA: Kurangi Ketergantungan Tambang, DPRD Kutim Dorong Optimalisasi Pajak Daerah

“Kita tidak bisa memprediksi secara pasti kapan transfer itu masuk, sehingga itu juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan,” jelasnya.

Meski demikian, Noviari memastikan bahwa seluruh kegiatan sebenarnya sudah memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga tinggal menunggu percepatan dari masing-masing OPD.

Ia berharap pada bulan April, pelaksanaan kegiatan sudah mulai berjalan secara bertahap di berbagai sektor pembangunan.

“Mudah-mudahan bulan April ini sudah bisa jalan, sehingga progres pembangunan bisa segera terlihat,” pungkasnya.

Sumber: