APBD-P Kukar 2025 Diketuk, Rendi Tegaskan Tidak Ada Proyek Baru

Penyesuaian terutama terjadi pada belanja operasi, belanja modal, serta belanja tidak terduga.

Sedangkan pembiayaan netto turun dari Rp500 miliar menjadi Rp165,9 miliar, bersumber dari SILPA tahun sebelumnya.

BACA JUGA:Imutnya, Anak-Anak TK Mentari di Loa Janan Diajarkan Tradisi Erau Sejak Dini

Rendi menekankan bahwa kondisi ini menjadi peringatan serius bagi Kukar yang selama ini masih bergantung besar pada Dana Bagi Hasil (DBH).

“Kita sudah merasakan dampaknya. Tahun depan DBH diratakan, uang yang berputar di Kukar bisa turun dari lebih Rp10 triliun menjadi sekitar Rp5 triliun. Dampaknya jelas terasa pada ekonomi dan inflasi daerah,” tegasnya.

Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah DPRD Kukar, Johansyah, menuturkan bahwa fraksi-fraksi di DPRD memberikan catatan khusus terkait ketergantungan terhadap DBH.

Menurutnya, perlu ada upaya serius dari pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD.

“Hari ini adalah laporan badan anggaran terkait APBD-P tahun 2025. Setelah disetujui, kami berharap anggaran perubahan benar-benar menyentuh masyarakat Kukar,” kata Johansyah.

BACA JUGA:Barzanzi dan Rudat Meriahkan Malam Erau di Keraton

Ia menambahkan bahwa Fraksi Partai Golkar bersama fraksi lainnya menekankan pentingnya membangun sumber-sumber PAD baru, khususnya melalui sektor pariwisata dan perekonomian lokal.

“Kami berharap pada 2026 Kukar tidak lagi terlalu bergantung pada DBH. Saat ini porsi DBH mencapai 60–70 persen, sementara PAD hanya sekitar 20 persen. Idealnya nanti bisa lebih seimbang, setidaknya 50-50,” ujarnya.

Sumber: