Kukar Jadi Contoh Daerah Proaktif Dukung Program Tiga Juta Rumah

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM– Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan langkah konkret dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah dengan terlebih dahulu menginisiasi pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah pedesaan.

Langkah tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan-Pedesaan yang digelar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa (29/4/2025) lalu. Turut hadir Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kukar, M Aidil.

“Kukar sudah lebih dulu menjalankan kebijakan perbaikan RTLH sebagai bentuk komitmen terhadap penyediaan hunian layak di pedesaan,” ungkap Sunggono saat ditemui usai kegiatan pada Selasa (29/4/2025 lalu).

Dalam rakor tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengimbau seluruh kepala daerah untuk mendata kebutuhan rumah layak dan tidak layak huni di daerah masing-masing.

BACA JUGA: Backlog Perumahan di Paser Capai 39.204 Unit

BACA JUGA: Pemkab Berau Lanjutkan Program Rumah Layak Huni, 46 Unit Dibangun di 2025

Merespons itu, Kukar menegaskan, bahwa data dan programnya sudah berjalan bahkan sebelum imbauan itu disampaikan.

“Kukar sendiri telah melaksanakan kebijakan itu dengan membangun dan memperbaiki rumah-rumah warga desa melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” ujarnya.

Sunggono mengungkapkan, Bupati Kukar juga tengah menyusun regulasi untuk memperkuat pelaksanaan program perumahan melalui integrasi dengan pemerintah desa, khususnya lewat skema dana transfer melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).

“Bupati Kukar juga menginginkan untuk target capaian kinerja pembangunan RTLH lebih dimasifkan melalui regulasi yang berkenaan dengan kebijakan yang akan diintegrasikan kepada pemerintah desa melalui BKKD,” jelasnya.

BACA JUGA: Efisiensi Anggaran, Program Rehabilitasi Rumah di Balikpapan Jalan Terus

BACA JUGA: Program Rumah Subsidi Khusus Wartawan Tuai Penolakan dari Sejumlah Organisasi Pers

Strategi ini dinilai efektif karena desa memiliki pemahaman lebih dekat terhadap kondisi warganya, serta dapat mempercepat distribusi program hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

“Kita berharap nanti pembangunan RTLH di pedesaan ini targetnya bisa tercapai, dengan mendistribusikan kewenangan pembangunan perbaikan perumahan tersebut melalui BKKD,” jelasnya.

Rapat koordinasi tersebut menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah, untuk menyamakan langkah dalam merealisasikan visi besar ASTA CITA pemerintahan Prabowo-Gibran, salah satunya melalui percepatan penyediaan rumah layak huni.

Sumber: