Info tetkait berkurangnya anggaran ini disampaikan pda saat sosialisasi oleh BWS di Sepaku.
Adapun lahan lokasi pembangunan proyek yang bersumber dari APBN ini termasuk dalam wilayah 3 desa di Kecamatan Sepaku. Yakni Desa Argomulyo, Sukomulyo dan Tengin Baru.
Pun dalam peta bidang yang telah dibuat, 81 hektare tersebut lokasinya berada di sudut perbatasan antar 3 desa tersebut.
Lebih lanjut, Nicko turut menegaskan bahwa proyek ini bukan spesifik terkait adanya pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim. Proyek ini telah digagas sejak 15 tahun lalu dan baru dapat mulai berjalan saat ini.
"Jadi jangan dikira karena ada IKN, baru proyek ini ada. Bukan seperti itu," katanya.
Beberapa pertimbangan ialah proyek ini sesuai dengan program yang ada di pemerintah pusat. Proyek ini juga termasuk salah satu dari beberapa proyek bendungan di Indonesia. Hanya saja beberapa di antaranya tidak dapat berjalan.
"Pertimbangannya untuk bendungan ini, karena lahannya masih bisa dibebaskan, lalu masyarakat tidak terlalu resisten, juga biaya pembangunannya tidak terlalu mahal. Di bawah satu triliun. Maka ini masuk dalam usulan kementerian," bebernya.
Lalu, sambungnya, seiring dengan progresnya proyek ini pararel dengan penetapan pemindahan IKN. "Akhirnya ini menjadi salah satu pendukungnya," tambahnya.
Selain itu, dari tahap sosialisasi di lapangan masyarakat antusias dengan berlanjutnya proyek ini. Apalagi sebagian besar masyarakat justru telah menantikan adanya bendungan.
"Masyarakat welcome saja. Mereka menunggu-nunggu juga adanya proyek ini," pungkasnya.
Terpisah, anggota DPRD PPU Fraksi Gerindra Abdurahman Wahid mendukung penuh pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi.
Katanya yang juga daerah pilih (dapil) Sepaku itu menuturkan adanya bendungan ini akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya.
"Saya sangat mendukung sekali. Apalagi warga di Sepaku sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan air bersih," sebutnya, Rabu (1/7).
Ia mengharapkan dalam setiap prosesnya turut melibatkan pemerintah daerah. Juga mendengarkan aspirasi dari masyarakat pemilik lahan.
"Agar tidak ada masalah yang muncul dalam program pembangunan ini. Apalagi proyek sampai terhambat hanya karena pembebasan lahan," urainya.
Wahid menuturkan, hingga saat ini masyarakat mendukung terealisasinya program itu. Namun begitu, ia memprediksi, biasanya gejolak muncul saat tahap appraisal dan pembayaran.