Tapi siapa tahu juga PBB sudah ambil pelajaran dari Covid-19: sidang PBB-nya lewat Zoom. Pun siapa tahu penyelenggara Zoom yang ditunjuk adalah Jagaters-nya JTO --mantan anak buah saya yang kini jadi bos penyelenggara webinar yang laris.
Keputusan Trump itu pasti membuat heboh warga Hongkong. Saya jadi ingat teman saya: orang Surabaya. Ia memilih menjadi warga negara Hongkong. Katanya: fleksibelnya bukan main. Ia bisa ke Amerika, Inggris, Canada, Eropa kapan saja. Semaunya.
Kini mereka akan menjadi sama dengan warga negara Tiongkok. Yang untuk ke negara-negara itu harus mengurus visa --pun tidak tentu bisa dapat.
Pengusaha di Hongkong benar-benar pusing.
Tapi apa peduli Tiongkok. Hongkong --di mata Tiongkok-- tidak lagi sepenting 30 tahun lalu.
Dulu pelabuhan Hongkong menjadi andalan transshipment. Baik untuk ekspor maupun impor. Pelabuhan Hongkong salah satu paling efisien di dunia.
Kini peranan pelabuhan Hongkong kurang dari 5 persen. Pelabuhan Shenzhen sudah tidak kalah. Apalagi pelabuhan Shanghai. Atau Tianjin. Atau Dalian. Dan masih banyak lagi.
Dulu Hongkong jadi pintu utama investasi asing ke Tiongkok. Kini tidak lagi.
Tinggal peran Hongkong sebagai pusat keuangan yang masih penting. Tapi juga sudah tidak seperti dulu. Apalagi mata uang Renminbi sudah lebih kuat dari dolar Hongkong.
Kalau sanksi Amerika ”hanya” itu, baiknya Tiongkok tidak usah membalas. Agar tidak lebih panas. Tetaplah beli hasil bumi Amerika seperti yang dijanjikan.
Lantas apa yang akan dilakukan orang Hongkong?
Bagi pemegang paspor BNO (warga Inggris di perantauan) bisa pindah ke Inggris. Mereka adalah mantan pegawai pemerintahan kolonial Inggris di Hongkong.
Bagi yang lain bisa bermigrasi ke Taiwan. Tsai Ing-wen, Presiden Taiwan, sudah memberi jaminan --meski kenyataannya akan ruwet juga.
Atau pindah ke Canada.
Pilihan lainnya: ke Singapura.
Yang pasti mereka tidak akan ke Konawe atau Morowali.(Dahlan Iskan)