SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Pengawasan ratusan sekolah di Samarinda masih menjadi kendala karena kekurangan tenaga pengawas.
Disdikbud Samarinda hanya memiliki 14 pengawas untuk memantau 214 sekolah jenjang SD dan SMP. Sementra itu, kebutuhan ideal pengawas diperkirakan mencapai 52 orang.
Keterbatasan personel tersebut menjadi salah satu persoalan dalam pemantauan penyelenggaraaan pendidikan.
Disdikbud tidak hanya mengandalkan pengawas sekolah, tetapi juga menerapkan pengendalian internal secara berjenjang serta melibatkan lembaga eksternal dan masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Samarinda, Eko Suprayetno mengatakan, pengawasan internal dilakukan melalui mekanisme pengawasan melekat dari pimpinan kepada bawahan.
BACA JUGA:Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Bankaltimtara dan KIE Resmi Jalin Kerja Sama
Pelaksanaannya didukung Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas yang turun langsung ke sekolah. Setiap pimpinan juga memiliki kewajiban mengawasi pekerjaan bawahannya,” ujar Eko, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, pengawasan internal diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program dan pelayanan di lingkungan Disdikbud berjalan sesuai aturan. Setiap persoalan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti melalui jenjang kewenangan masing-masing.
Di luar mekanisme internal, Disdikbud juga menyebut sejumlah lembaga yang memiliki fungsi pengawasan eksternal. Di antaranya Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPRD, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BACA JUGA:Bahayakan Pengguna Jalan, DPUPR Samarinda Segera Atasi Bekas Galian Kabel Menganga
Selain itu, peran masyarakat dan media massa turut menjadi bagian dari pengawasan tersebut. Keduanya dapat menyampaikan informasi maupun temuan terkait pelaksanaan program dan pelayanan pendidikan di sekolah.
“Kalau ada informasi yang perlu diluruskan, tentu kami harus melakukan konfirmasi dan menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Dengan begitu, persoalannya bisa dilihat berdasarkan fakta di lapangan,” pungkasnya.
BACA JUGA:Program MBG Pengaruhi Harga Telur di Kukar, Dapur SPPG Jadi Pasar Utama Peternak