Bankaltimtara

Serapan Anggaran PU Kukar Baru 40 Persen, Abdul Rasid Sentil Kinerja OPD

Serapan Anggaran PU Kukar Baru 40 Persen, Abdul Rasid Sentil Kinerja OPD

Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid-Rahmat/Nomorsatukaltim-

KUKAR, NOMORSATUKALTIM – Realisasi anggaran sektor pekerjaan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) baru mencapai sekitar 40 persen.

Capaian tersebut menjadi perhatian Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, mengingat waktu pelaksanaan anggaran 2026 tinggal sekitar satu bulan lebih.

Abdul Rasid menilai, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus bergerak lebih cepat untuk memaksimalkan realisasi program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Menurutnya, sektor PU memang memiliki karakteristik pekerjaan fisik dengan nilai anggaran cukup besar. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan realisasi anggaran berjalan lambat.

BACA JUGA: Proyeksi APBD Kukar 2027 Naik, DPRD Temukan Tambahan Pendapatan Rp500 Miliar

"Kalau PU tadi hampir 40 persen. Karena PU itu biasanya banyak pekerjaan fisik dan nilai fisiknya juga besar," ungkap Abdul Rasid, Rabu, 18 November 2026.

Meski demikian, ia menyebut sejauh ini belum ada persoalan berarti terkait ketersediaan anggaran. Ia berharap seluruh kegiatan yang sudah masuk perencanaan bisa dituntaskan hingga akhir tahun.

Hanya saja, ada satu hal yang masih menjadi perhatian, yakni ketergantungan sejumlah program daerah terhadap pendanaan dari pemerintah pusat.

Abdul Rasid mengingatkan, apabila anggaran dari pusat tidak tersalurkan hingga akhir tahun, sejumlah program lanjutan di Kukar berpotensi ikut terdampak.

BACA JUGA: Ahmad Yani Minta Program Seragam Gratis Kukar Dievaluasi, Usulkan Prioritaskan Siswa Kurang Mampu

"Ini tergantung dari pusat lagi, karena sumbernya dari pusat. Kalau di akhir tahun tidak menyalurkan apa yang menjadi kebutuhan kita, bisa saja itu tidak terealisasi. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa," jelasnya.

Di sisi lain, Abdul Rasid memberikan catatan khusus kepada seluruh OPD. Ia meminta perangkat daerah tidak menyia-nyiakan waktu yang tersisa untuk mengejar target realisasi anggaran.

Ia memperkirakan waktu efektif yang dimiliki pemerintah daerah hanya sekitar satu bulan lebih. Karena itu, percepatan pelaksanaan kegiatan harus menjadi prioritas.

Tak hanya soal penyerapan anggaran, ia juga meminta Bupati Kukar menjadikan capaian realisasi masing-masing OPD sebagai bahan evaluasi kinerja.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait