Bupati Kukar Minta Perusahaan Bayar PBBKB Sesuai Lokasi Operasional

Selasa 17-11-2026,13:05 WIB
Reporter : Rahmat Pratama
Editor : Baharunsyah

KUKAR, NOMORSATUKALTIM – Pemkab Kukar meminta perusahaan yang beroperasi di sini untuk taat membayar Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Yang menjadi perhatian bukan semata kepatuhan perusahaan membayar pajak. Melainkan juga kesesuaian lokasi penerimaan pajak dengan wilayah operasional kendaraan dan alat berat.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan, pemerintah daerah akan menelusuri persoalan tersebut melalui tim terpadu yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur, Bapenda Kukar, kejaksaan, dan kepolisian.

Menurut Aulia, pembayaran pajak merupakan kewajiban perusahaan. Karena itu, pemerintah akan memastikan seluruh kewajiban tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan yang terbukti tidak patuh juga dapat dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

"Kami tidak ingin mengada-ada dalam menerapkan aturan maupun menuntut kepatuhan perusahaan. Namun, kewajiban yang memang harus dilaksanakan perusahaan harus dipenuhi," ujar Aulia, Selasa 17 November 2026.

Ia menjelaskan, salah satu aspek yang akan dikaji adalah kemungkinan adanya perbedaan lokasi pembayaran pajak pada tahun-tahun sebelumnya. 

Pemerintah daerah masih perlu menelusuri apakah terdapat kekurangan pembayaran atau persoalan pencatatan penerimaan pajak yang selama ini masuk ke daerah lain.

Berdasarkan pengamatan awal, Aulia menyebut perusahaan sebenarnya telah membayar pajak. 

Namun, lokasi pembayaran tersebut diduga belum sepenuhnya sesuai dengan wilayah tempat kendaraan dan alat berat beroperasi.

Ia mencontohkan, dalam pembayaran PBBKB terdapat persoalan perbedaan antara domisili kendaraan dan lokasi operasionalnya. 

Kendaraan milik perusahaan yang beroperasi di Kukar bisa saja tercatat membayar pajak di Samarinda atau Balikpapan karena perusahaan induk berada di wilayah tersebut atau transaksi pembelian bahan bakar dilakukan di sana.

Akibatnya, penerimaan pajak dari aktivitas operasional kendaraan di Kukar berpotensi tercatat sebagai pendapatan daerah lain.

"Padahal, kendaraan dan alat berat tersebut secara operasional bekerja di wilayah Kutai Kartanegara."

"Harapan kami, pembayaran PBBKB-nya dapat masuk ke Kutai Kartanegara sesuai dengan aktivitas operasionalnya, bukan hanya mengikuti lokasi administrasi atau domisili kendaraan," jelasnya.

Aulia menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan mekanisme pembayaran pajak benar-benar mencerminkan aktivitas ekonomi yang berlangsung di Kukar.

Kategori :