Proyeksi APBD Kukar 2027 Naik, DPRD Temukan Tambahan Pendapatan Rp500 Miliar
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.-(Disway Kaltim/ Rahmat Pratama)-
KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 2027 berpotensi meningkat menjadi lebih dari Rp6 triliun.
Kenaikan tersebut menyusul adanya tambahan potensi pendapatan daerah dan dana dari pemerintah pusat sekitar Rp500 miliar yang belum terakomodasi dalam pembahasan awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani mengatakan, sebelumnya DPRD bersama pemerintah daerah telah menyepakati rancangan KUA-PPAS 2027 dengan nilai sekitar Rp5,4 triliun.
Namun, dalam pembahasan lanjutan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), ditemukan tambahan sumber pendapatan yang perlu dimasukkan dalam perencanaan anggaran.
BACA JUGA: DPRD Kukar Targetkan 5 Raperda Rampung Desember 2026, Dorong Peningkatan PAD
Hal tersebut disampaikan Ahmad Yani, pada Senin, 16 November 2026. Menurut dia, penyesuaian perlu dilakukan agar seluruh potensi pendapatan dan alokasi dana yang menjadi hak daerah dapat terakomodasi dalam APBD 2027.
"Kemarin kita pastikan menyetujui KUA-PPAS sebesar Rp5,4 triliun. Namun, dalam pembahasan ternyata ada tambahan pendapatan dari sektor tertentu, termasuk dana dari pusat yang masuk ke Kutai Kartanegara. Nilainya sekitar Rp500 miliar," kata Ahmad Yani.
Dengan tambahan tersebut, nilai APBD Kukar 2027 diperkirakan dapat menembus Rp6 triliun lebih.
DPRD bersama pemerintah daerah kini melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap komponen anggaran agar perencanaan keuangan daerah sesuai dengan perkembangan terbaru.
BACA JUGA: Polemik Lahan Bendungan Marangkayu, DPRD Kukar Dorong Pembayaran Ganti Rugi Segera Diselesaikan
Ahmad Yani menegaskan, tambahan pendapatan tersebut perlu diakomodasi dalam dokumen APBD sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, ia juga menanggapi rencana Pemerintah Kabupaten Kukar mengajukan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Ahmad Yani menyebut DPRD hingga kini belum menerima dokumen resmi terkait rencana pinjaman tersebut.
Karena itu, DPRD belum dapat memberikan penilaian maupun membahas lebih jauh mengenai rencana pembiayaan tersebut.
"Kalau memang itu dibutuhkan dan sesuai dengan semangat membangun daerah, kenapa tidak? Tetapi berkasnya belum ada sampai ke DPRD terkait pinjaman SMI," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
