JAKARTA, NOMORSATUKALTIM - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar minimal 70 persen hasil semua izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara.
Bahkan, kata Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026, bila perlu dengan menguasai saham perusahaan pemegang izin tersebut.
“Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” kata Prabowo dikutip Antara.
Prabowo juga menyebut seluruh ekspor kini harus melalui satu pintu agar volume yang dilaporkan sesuai dengan yang dikirim.
BACA JUGA: Batu Bara dan Sawit Bakal Diekspor Satu Pintu via BUMN, Prabowo Target Berantas Under Invoicing
Dia mencontohkan, jika ekspor 100 ton, maka laporannya harus 100 ton, bukan dilaporkan 50 ton atau bahkan hanya 30 ton.
Kebijakan tersebut mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
"Sistem ekonomi Indonesia adalah ekonomi kekeluargaan. Ini bukan karangan Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita, ini yang dititip kepada kita,” tegasnya.
Presiden juga menyinggung praktik selama puluhan tahun ketika pemegang hak guna usaha (HGU), IUP, dan izin hutan tanaman industri (HTI) mengaku sebagai warga negara Indonesia saat mengurus izin, tetapi membawa keuntungannya ke luar negeri.
BACA JUGA: Ekonomi Kaltim Tumbuh 3,39 Persen, Produksi dan Konstruksi Menguat
Menurut Prabowo, sisa mandatnya akan digunakan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang ia nilai menyimpang dari Pasal 33 dan 34 UUD 1945.