Presiden Prabowo Bahas Penghematan BBM dan Listrik, Ini Kondisi Ekonomi RI

BOGOR, NOMORSATUKALTIM – Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya mengkaji langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas membahas kondisi makroekonomi dan penguatan ekonomi nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah diminta menyiapkan sejumlah pilihan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi di sektor energi.

Menurut Airlangga, pengkajian mencakup peluang penghematan konsumsi BBM maupun penggunaan listrik. Hasil kajian tersebut nantinya menjadi bahan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan.

“Bapak Presiden minta ini untuk dilakukan pengkajian dan diusulkan kebijakan apa yang perlu diambil di sektor tersebut,” ujar Airlangga seusai rapat.

BACA JUGA: Usai Raup 10 Miliar Yuan, Indonesia Lirik Panda Bonds Lagi untuk APBN 2027

Selain membahas energi, rapat tersebut mengevaluasi sejumlah indikator ekonomi nasional. Pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen dengan tingkat inflasi sekitar 3,3 persen.

Airlangga juga menyampaikan kondisi sejumlah indikator ekonomi lainnya masih menunjukkan perkembangan positif.

Cadangan devisa Indonesia tercatat sekitar USD146 miliar atau setara dengan kebutuhan pembiayaan impor selama 5,3 bulan. Sementara itu, indeks keyakinan konsumen berada di atas 118.

Indikator Purchasing Managers' Index (PMI) juga tercatat di level 54. Menurut Airlangga, angka tersebut termasuk salah satu yang tertinggi.

BACA JUGA: Target Cuma 3 MMSCFD, Sumur Baru PHM di Jumelai Justru Hasilkan Gas Lebih Banyak

Dalam rapat tersebut, Prabowo turut membahas perkembangan inflasi pangan bergejolak atau volatile food.

Pemerintah diminta menjaga kenaikan harga komoditas pangan agar tetap terkendali. Namun, upaya pengendalian inflasi juga harus mempertimbangkan kesejahteraan petani.

Airlangga mengatakan, Presiden menginginkan harga pangan tetap berada dalam rentang yang terkendali tanpa mengurangi kesempatan petani menikmati peningkatan nilai tukar.

“Arahan Bapak Presiden, karena ini masih dalam range, ya kita jaga saja, tetapi petani biarkan menikmati nilai tukar yang sampai 133,” kata Airlangga.

Sumber: