JAKARTA, NOMORSATUKALTIM - Informasi mengenai pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup yang beredar di media sosial dipastikan tidak benar.
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menegaskan masa berlaku SIM di Indonesia hingga kini tetap 5 tahun sejak tanggal penerbitan.
Masyarakat juga diminta waspada terhadap penipuan digital yang memanfaatkan isu SIM seumur hidup dan penawaran pembuatan SIM gratis.
Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, Brigjen Pol I Made Agus Prasatya, menjelaskan ketentuan masa berlaku SIM telah diatur dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
BACA JUGA: Seorang Guru di Kukar Diduga Aniaya Murid Kelas II SD, Korban Alami Trauma
BACA JUGA: Ejekan Saat Kencan Berujung Maut, Pembunuh Wanita di Kukar Diringkus Polisi
Dalam aturan tersebut, SIM berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Made Agus, SIM bukan sekadar dokumen administratif atau identitas bagi pengemudi. Dokumen tersebut juga menjadi bukti bahwa seseorang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan kesehatan untuk mengendarai kendaraan bermotor.
"SIM merupakan bukti kompetensi serta kelaikan kesehatan jasmani dan psikologis seseorang dalam berkendara. Oleh karena itu, evaluasi dan pengujian kembali secara berkala setiap lima tahun diperlukan untuk memastikan pengemudi tetap memenuhi persyaratan keselamatan berlalu lintas," katanya kepada awak media, Senin (9/11/2026).
Selain meluruskan kabar SIM seumur hidup, Korlantas Polri mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tautan yang menawarkan pendaftaran SIM seumur hidup maupun pembuatan SIM gratis.
BACA JUGA: Kaltim Mulai Masuki Musim Hujan, BMKG Prediksi Puncaknya di Desember 2026
BACA JUGA: Pemadaman Karhutla di Kutim Dapat Bantuan Internasional, 4 Kali Penyiraman dari Udara
Penawaran tersebut diketahui beredar melalui sejumlah platform digital, seperti TikTok, WhatsApp, dan Instagram.
Korlantas mengingatkan tautan yang tidak berasal dari kanal resmi berpotensi menjadi sarana penipuan. Pelaku dapat mengarahkan masyarakat ke situs palsu untuk mencuri data pribadi atau menyalahgunakan informasi yang diberikan korban.
Karena itu, masyarakat diminta tidak sembarangan mengeklik tautan yang sumbernya tidak jelas, terutama jika halaman tersebut meminta pengisian data pribadi.