Bupati Kukar Sebut Penghematan Anggaran 2026 Capai Rp700 Miliar

KUKAR, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berhasil merasionalisasi belanja operasional dalam penyusunan anggaran 2026.

Langkah tersebut diperkirakan mampu menekan kebutuhan belanja operasional menjadi sekitar Rp400 miliar atau menghemat sekitar Rp700 miliar.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengapresiasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dikawal Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono dalam melakukan rasionalisasi anggaran tersebut.

Menurut Aulia, kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam mengelola pendapatan dan belanja.

BACA JUGA: Bupati Kukar Minta Pengelolaan Pasar Lebih Profesional, Tangga Arung Bakal Jadi UPT

Jika sebelumnya pemerintah daerah lebih banyak menghadapi tantangan dalam merealisasikan anggaran, kini tantangannya justru mencari sumber pendapatan sebanyak mungkin sekaligus mengoptimalkan penggunaan belanja.

"Saya apresiasi TAPD yang dikawal Pak Sekda karena kita bisa merasionalkan biaya operasional. Pada 2026 nanti hanya sekitar Rp400 miliar. Artinya, ada penghematan sekitar Rp700 miliar," kata Aulia, Senin, 9 November 2026.

Ia menjelaskan, rasionalisasi tersebut juga akan berdampak terhadap sejumlah komponen belanja, termasuk belanja barang dan jasa.

Karena itu, setiap perangkat daerah dituntut menyesuaikan pelaksanaan program dengan kemampuan keuangan daerah.

BACA JUGA: Warga Bantaran Sungai Tenggarong Akan Direlokasi, Bupati Kukar Jamin Hak Usaha dan Tempat Tinggal

Aulia menilai, perubahan kondisi fiskal ini juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Sebab, berdasarkan hasil riset yang disampaikan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemkab Kukar berada di angka 64 persen, sementara persepsi publik terhadap pemerintah mencapai 80 persen.

Menurut dia, angka tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama, bukan untuk mencari pihak yang benar atau salah.

Pemerintah perlu memahami faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat belum merasa puas terhadap pelayanan publik.

Sumber: