Karena itu, ia menilai penertiban aktivitas tersebut membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat terkait, organisasi masyarakat, dan Pertamina.
Edi juga sependapat dengan langkah DPRD Kukar yang mendorong penataan pelayanan di SPBU. Upaya tersebut dinilai penting agar distribusi BBM benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat yang membutuhkan untuk kendaraannya.
"Kami sepakat bahwa langkah yang harus dilakukan adalah bekerja sama untuk menertibkan itu. Sehingga mereka yang datang ke SPBU benar-benar membeli BBM untuk kebutuhan kendaraan, bukan untuk kebutuhan yang lain," tegasnya.
Pertamina berharap sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperbaiki distribusi BBM di Kukar.